Presiden Prabowo Bahas Penguatan Penanganan Karhutla Kalimantan dan Pascagempa NTT
BOGOR, Barometer99.com — Presiden Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (23/8/2026). Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pada sesi pertemuan terakhir, Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut instruksi Presiden terkait dukungan yang diperintahkan untuk segera didistribusikan ke sejumlah daerah, khususnya melalui jalur udara.
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat upaya pemadaman titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga dikerahkan untuk memperkuat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan.
Pemerintah turut mengirimkan 200 unit pompa dan pipa yang menjadi bagian dari upaya penanganan kebakaran bawah tanah pada kawasan gambut. Dukungan peralatan tersebut diarahkan untuk memperkuat proses pemadaman di wilayah yang memiliki karakteristik lahan gambut dan berpotensi menyimpan bara api di bawah permukaan.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga membahas langkah rekonstruksi serta penanganan masyarakat yang terdampak gempa bumi di NTT. Upaya tersebut mencakup dukungan terhadap proses pemulihan dan penanganan kebutuhan warga terdampak.
Selain membahas sejumlah langkah penanganan bencana dan karhutla, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap gerak cepat personel TNI-Polri yang terus bekerja di berbagai sektor dan wilayah Indonesia.
Penguatan dukungan personel, peralatan, serta mobilisasi melalui jalur udara menjadi bagian dari respons pemerintah untuk mempercepat penanganan kondisi darurat sekaligus memastikan masyarakat di wilayah terdampak memperoleh dukungan secara optimal.
