Polri dan Kementerian Terkait Perkuat Penanganan Narkotika, Rehabilitasi hingga Atasi Overkapasitas Lapas
JAKARTA, Barometer99.com — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama kementerian terkait menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat penanganan persoalan narkotika, termasuk melalui pendekatan rehabilitasi dan edukasi.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penanganan berbagai persoalan yang dinilai meresahkan masyarakat, termasuk narkotika, penyelundupan hingga judi online.
Dalam rapat tersebut, penanganan pengguna narkotika dibahas tidak hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga melalui langkah rehabilitasi dan edukasi. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pencegahan sekaligus memastikan pengguna narkotika mendapatkan penanganan yang sesuai.
Selain persoalan narkotika, rapat juga membahas masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas). Persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penanganan perkara narkotika dapat dilakukan secara lebih terpadu dan tidak semakin membebani kapasitas pemasyarakatan.
Di internal Polri, akan dilakukan konsolidasi dan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan penanganan narkotika. Pemetaan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan langkah strategis dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Langkah tersebut akan disusun sesuai dengan Grand Strategy dan Roadmap Polri, sehingga penanganan persoalan narkotika dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Upaya tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI untuk memperkuat penanganan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Selain narkotika, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap persoalan penyelundupan dan judi online yang dinilai membutuhkan penanganan secara terpadu melalui sinergi antarinstansi.
Melalui penguatan koordinasi, konsolidasi internal, pemetaan persoalan serta penyusunan strategi jangka pendek, menengah dan panjang, Polri bersama kementerian terkait berupaya membangun pola penanganan yang lebih komprehensif, mulai dari pencegahan, edukasi dan rehabilitasi hingga penegakan hukum.
