Partai Jangan Direduksi Menjadi Mesin Pemilu
oleh : Adin Jaelani S. S.E., M.E (Ketua DPD PKS Karawang)
Saya melihat ada sebuah paradoks dalam kehidupan politik kita.
Menjelang Pemilu dan Pilkada, hampir semua orang menyadari betapa pentingnya keberadaan partai politik.
Partai dicari untuk mendapatkan rekomendasi. Kantor-kantor partai dikunjungi. Para pimpinan partai diajak berdiskusi. Struktur digerakkan. Kader dimobilisasi. Gagasan dibicarakan. Bahkan tidak sedikit calon pemimpin yang datang membawa visi, menawarkan agenda, dan membangun kesepahaman tentang masa depan daerah.
Pada fase itu, partai ditempatkan sebagai institusi yang penting.
Namun setelah pemerintahan terbentuk, tidak jarang terjadi perubahan relasi.
Partai perlahan direduksi hanya menjadi penerima undangan.
Datang, duduk, mengikuti acara, berfoto bersama, kemudian pulang.
Partai hadir secara seremonial, tetapi belum tentu hadir secara substansial.
Padahal partai politik seharusnya tidak berhenti berfungsi ketika Pemilu atau Pilkada selesai. Justru setelah kekuasaan terbentuk, ada tanggung jawab politik yang tidak kalah penting: memastikan gagasan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat tetap mempunyai jalan menuju ruang-ruang pengambilan kebijakan.
Ini persoalan ruang.
Ruang untuk berdialog.
Ruang untuk menyampaikan perspektif.
Ruang untuk mempertemukan gagasan.
Ruang untuk memberikan kritik.
Dan ruang untuk ikut menawarkan solusi atas persoalan daerah.
Ketika ruang-ruang tersebut tidak tersedia, akhirnya gagasan partai tetap mencari jalannya sendiri.
Gagasan disampaikan melalui media.
Kritik disampaikan melalui media sosial.
Pandangan politik disampaikan melalui konferensi pers.
Dan perdebatan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui meja dialog akhirnya berlangsung di ruang publik.
Bukan karena partai selalu ingin berbicara melalui media, tetapi terkadang karena ruang dialog yang substantif tidak cukup tersedia.
Menurut saya, ini bukan keadaan yang ideal bagi demokrasi daerah.
Pemerintah tentu mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Partai politik tidak boleh mengambil alih kewenangan eksekutif dan tidak pula harus dilibatkan dalam setiap urusan pemerintahan.
Namun untuk persoalan-persoalan strategis daerah, membangun ruang komunikasi dengan kekuatan politik merupakan bagian dari budaya demokrasi yang sehat.
Partai mempunyai jaringan masyarakat.
Partai mempunyai kader dengan berbagai latar belakang keahlian.
Partai menyerap aspirasi melalui anggota legislatif, struktur hingga tingkat akar rumput, serta interaksi sehari-hari dengan masyarakat.
Semua itu sesungguhnya merupakan sumber pengetahuan sosial dan politik yang dapat memperkaya perspektif pemerintah.
Karena itu saya berharap partai politik jangan hanya dianggap penting ketika kekuasaan sedang diperebutkan, kemudian dilupakan ketika kekuasaan sudah dijalankan.
Jangan hanya mencari partai ketika membutuhkan rekomendasi, dukungan, struktur, kader, dan suara.
Hadirkan pula partai ketika daerah membutuhkan gagasan, perspektif, kritik, dan solusi.
Yang jauh lebih penting adalah ruang gagasan.
Sebab penghargaan terhadap sebuah institusi politik bukan terutama ditunjukkan dari tempat pemimpinnya duduk dalam sebuah acara, tetapi dari seberapa jauh pemikiran dan aspirasinya mendapatkan ruang untuk didengar.
Karena demokrasi seharusnya tidak berhenti di bilik suara.
Dan partai politik tidak seharusnya berhenti menjadi penting setelah suara selesai dihitung.
Partai bukan sekadar mesin untuk memenangkan Pemilu. Partai adalah salah satu rumah gagasan dalam demokrasi.
Maka jangan hanya hadirkan partai di ruang seremoni.
Hadirkan pula partai di ruang diskusi.
Jangan hanya mengundang partai untuk menyaksikan pembangunan.
Ajaklah partai ikut menyumbangkan pemikiran tentang ke mana pembangunan harus diarahkan.
Sebab pemerintahan yang kuat tidak perlu takut terhadap banyaknya gagasan.
Justru pemerintahan yang percaya diri adalah pemerintahan yang bersedia membuka pintu, mendengar berbagai perspektif, dan mengambil yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.
