Nopol Mobil Barang Bukti Disorot, Praktisi Hukum, Gunadi Handoko Desak Propam Polda Jatim Bongkar Kejanggalan di Polres Batu
Kota Batu, Barometer99.com – Penanganan perkara soal dugaan adanya perselingkuhan dan perzinaan yang menyeret oknum Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Polrestabes Surabaya berinisial IGA (47), bersama oknum Kepala Desa Kedung Kumpul, Kabupaten Lamongan, berinisial AE (38) kini menjadi sorotan.
Pasalnya, bukan hanya perkembangan perkara pokok yang menjadi perhatian. Transparansi barang bukti berupa Toyota Innova Reborn justru memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Mulai dari dugaan perubahan dua nomor polisi yang diduga palsu, ketidaksesuaian spesifikasi kendaraan dengan berkas dokumen yang diperlihatkan kepada awak media, hingga informasi mengenai pergerakan kendaraan setelah dilakukan penyitaan.
Rangkaian persoalan tersebut, memantik pertanyaan mengenai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang bukti yang kasusnya kini ditangani Polres Batu.
Praktisi Hukum, Gunadi Handoko Desak Propam Polda Jatim Bongkar Kejanggalan di Polres Batu
Berkaitan dengan sorotan tersebut, praktisi hukum, Gunadi Handoko, S.H., M.M., M.Hum., C.L.A., mendesak kepada Polda Jatim untuk membongkar kejanggalan di Polres Batu.
Dirinya menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai perkara administratif biasa. Menurutnya, identitas kendaraan yang telah disita harus dapat dipastikan secara fisik maupun administratif, agar tidak menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian.
“Saya mendesak kepada Polda Jatim untuk membongkar kejanggalan di Polres Batu. Itu karena brang bukti salah satu unsur untuk memperkuat terjadinya suatu peristiwa. Kendaraan merupakan sarana mobilitas yang bisa digunakan untuk mencocokkan dengan temuan lain, termasuk juga data hotel maupun rekaman CCTV,” tegasnya kepada awak media, pada Jumat (16/11/2026).
Sorotan semakin menguat, setelah muncul persoalan mengenai perbedaan antara kondisi fisik kendaraan yang diperlihatkan dengan dokumen atau surat yang ditunjukkan kepada awak media oleh Humas Polres Batu.
Dalam proses konfirmasi tersebut, awak media mengaku menemukan perbedaan warna maupun spesifikasi antara objek kendaraan dan berkas dokumen yang diperlihatkan. Namun, awak media tidak diperkenankan mendokumentasikan kendaraan dan surat tersebut.
Situasi ini menyisakan pertanyaan mendasar: apakah kendaraan yang diperlihatkan benar-benar merupakan objek yang sama dengan kendaraan sebagaimana tercantum dalam dokumen penyitaan?
Jika memang sama, mengapa pencocokan secara terbuka antara objek fisik dan dokumen tidak dapat dilakukan melalui dokumentasi yang memadai?
Gunadi Handoko menegaskan, bahwa pemeriksaan identitas kendaraan tidak cukup hanya melihat pelat nomor yang terpasang. Penyidik harus mencocokkan nomor rangka, nomor mesin, warna, spesifikasi fisik, serta dokumen administrasi kendaraan.
“Kalau ada perubahan, itu kan berarti ada persoalan yang harus ditelusuri. Siapa yang mengubah, untuk apa, dan apa motivasinya? Itu harus ada penjelasan. Jangan sampai persoalan ini justru menimbulkan dugaan baru,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, apabila ditemukan ketidaksesuaian identitas atau dugaan rekayasa terhadap barang bukti, persoalan tersebut perlu didalami berdasarkan bukti dan pemeriksaan yang sah.
“Kalau memang ada rekayasa barang bukti atau identitas yang tidak sesuai, tentu harus diperiksa. Itu bisa menjadi persoalan pidana tersendiri. Tetapi semuanya harus dibuktikan melalui pemeriksaan penyidik,” lanjutnya.
Informasi mengenai mobil yang sempat tidak berada di lokasi penyimpanan barang bukti sebelum disebut kembali ke Polres Batu pada 9 November 2026 sekitar waktu petang itu turut menjadi perhatian.
Pertanyaan publik pun berkembang. Apakah kendaraan tersebut pernah dikeluarkan melalui prosedur pinjam pakai barang bukti? Apakah ada surat permohonan, persetujuan pejabat berwenang, serta pencatatan resmi mengenai tujuan dan waktu pengeluarannya?
Gunadi Handoko menjelaskan, bahwa mekanisme pinjam pakai barang bukti memang dimungkinkan dalam kondisi tertentu. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
“Kalau pinjam pakai itu memang dimungkinkan. Tetapi harus ada permohonan terlebih dahulu. Siapa yang memohon, apakah ada surat permohonannya, dan apakah persyaratannya sudah dipenuhi? Itu harus jelas,” terangnya.
Menurutnya, apabila kendaraan memang pernah dikeluarkan melalui mekanisme pinjam pakai ketika proses penyidikan masih berlangsung, dasar pertimbangan dan urgensinya perlu dijelaskan.
“Menurut saya, kalau melihat prosesnya sekarang, itu terlalu dini. Jangan sampai pinjam pakai justru menimbulkan kecurigaan seolah-olah ada upaya menghilangkan barang bukti,” ujarnya.
Tentu, dugaan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai pelanggaran. Namun, justru karena kendaraan berstatus barang bukti, setiap perpindahan dan perubahan kondisinya wajib memiliki dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dokumen Harus Dicocokkan, Bukan Sekadar Diperlihatkan
Gunadi Handoko juga menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas kendaraan, termasuk apabila terdapat surat atau rekomendasi administrasi dari satuan lalu lintas.
Menurutnya, dokumen tersebut harus benar-benar sesuai dengan kondisi fisik kendaraan yang menjadi objek penyitaan.
“Harus dicocokkan semuanya. Isi surat dengan kondisi fisik kendaraan harus sesuai. Kalau ternyata tidak sesuai, tentu ini menjadi persoalan yang harus ditelusuri lebih lanjut,” katanya.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan penjelasan lisan. Diperlukan pencocokan langsung antara kendaraan, dokumen penyitaan, dokumentasi awal, serta riwayat penguasaan barang bukti.
Propam Polda Jatim Diminta Turun Langsung, Jangan Berhenti pada Klarifikasi Internal
Melihat berkembangnya berbagai pertanyaan tersebut, desakan agar Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Timur turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap penanganan barang bukti di Polres Batu dinilai semakin relevan.
Pemeriksaan independen di tingkat pengawasan internal kepolisian diharapkan dapat memastikan apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan.
Setidaknya, ada sejumlah hal yang perlu ditelusuri:
1. Keaslian dan kesesuaian identitas kendaraan berdasarkan nomor rangka serta nomor mesin.
2. Riwayat perubahan pelat nomor kendaraan, termasuk siapa yang melakukan dan apa dasar administrasinya.
3. Kesesuaian warna dan spesifikasi fisik kendaraan dengan dokumen penyitaan.
4. Riwayat keberadaan dan perpindahan kendaraan selama berada dalam penguasaan kepolisian.
5. Ada atau tidaknya permohonan tertulis dan persetujuan resmi apabila kendaraan pernah dikeluarkan dari tempat penyimpanan.
6. Pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengamanan barang bukti tersebut.
Gunadi Handoko menegaskan, bahwa pengawasan internal diperlukan untuk menjaga integritas institusi sekaligus memastikan tidak ada tindakan yang menyimpang dari prosedur.
“Semangatnya adalah mengembalikan marwah Polri, kredibilitas, dan integritas institusi. Polisi harus benar-benar hadir bersama masyarakat. Kalau di lapangan terjadi hal-hal seperti ini, tentu harus segera diperjelas,” tegasnya.
Desakan pemeriksaan oleh Propam bukan berarti menyimpulkan telah terjadi pelanggaran oleh personel tertentu. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan agar setiap dugaan dapat diuji secara objektif dan tidak berkembang menjadi spekulasi berkepanjangan.
Jangan Sampai Barang Bukti Justru Menjadi Sumber Persoalan Baru
Persoalan ini semestinya menjadi perhatian serius pimpinan kepolisian. Sebab, barang bukti yang telah disita bukan sekadar benda yang disimpan di lingkungan kantor polisi. Keberadaan, keutuhan, identitas, dan riwayat penguasaannya merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum.
Ketika muncul pertanyaan mengenai perubahan pelat nomor, dugaan perbedaan spesifikasi kendaraan, hingga keberadaan mobil setelah penyitaan, maka penjelasan yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa barang bukti masih berada di Polres Batu.
Wakapolres Batu, Kompol Anton Widodo: Sudah Jatuh Tempo Kendaraan Sedang Diservis
Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, dalam keterangannya, Wakapolres Batu, Kompol Anton Widodo, S.H menyampaikan, jika kendaraan yang disita saat ini berada di Mapolres Batu, bukan sempat menghilang namun karena sedang diservis.
“Karena kendaraan sudah jatuh tempo untuk diservis, dan saat ini posisinya sedang mengarah ke Polres Batu,” terangnya, pada Senin (9/11/2026) lalu, saat konferensi pers ungkap kasus curanmor di Mapolres Batu.
Hingga berita ini disusun, sejumlah pertanyaan penting masih menunggu jawaban resmi: siapa yang bertanggung jawab atas perubahan identitas kendaraan yang dipersoalkan? Apakah kendaraan pernah dipinjam pakaikan? Jika pernah, siapa pemohonnya dan di mana dokumen persetujuannya? Apakah nomor rangka, nomor mesin, dan spesifikasi fisik telah dicocokkan dengan dokumen penyitaan?
Polres Batu diharapkan tidak menganggap pertanyaan tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap institusi. Sebab, keterbukaan justru menjadi bagian dari tanggung jawab aparat dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Jangan sampai perkara yang seharusnya berfokus pada pengungkapan dugaan tindak pidana justru melebar karena persoalan tata kelola barang bukti yang belum mendapatkan penjelasan memadai.
Kini, bola klarifikasi berada di tangan Polres Batu dan pengawasan Polda Jawa Timur. Propam diharapkan tidak sekadar menerima laporan administratif, tetapi memastikan langsung seluruh rangkaian pengelolaan barang bukti berjalan sesuai prosedur.
Sebab, integritas penegakan hukum tidak hanya diuji ketika polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka, tetapi juga ketika institusi mampu mempertanggungjawabkan setiap barang bukti yang berada dalam penguasaannya.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan narasumber dan informasi yang dihimpun awak media. Seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Polres Batu, Polda Jawa Timur, serta pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Eko Ratri Iswanto
