Mendagri Tito Karnavian Dorong Reformasi Agraria dan Pengelolaan Lahan yang Berkeadilan dalam Rapat Bersama Komisi II DPR RI
JAKARTA, Barometer99.com — Reformasi agraria harus diarahkan secara nyata untuk mewujudkan keadilan sosial serta memastikan bahwa pengelolaan tanah benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Prinsip dasar ini dinilai sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang turut dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi II DPR RI.
Dalam praktiknya, pemerintah dan legislatif menyoroti masih adanya penguasaan tanah secara dominan oleh pihak-pihak tertentu. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu konflik serta menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, revisi regulasi di bidang agraria mendesak untuk segera dilakukan guna menjawab berbagai persoalan tersebut.
Penataan Lahan Idle dan Optimalisasi HGU-HGB
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal atau berada dalam kondisi terlantar (idle). Lahan-lahan yang tidak digunakan secara produktif ini perlu ditata kembali agar dapat dialokasikan dan memberikan nilai kemanfaatan yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.
Menjaga Keseimbangan Ketahanan Pangan dan Investasi
Di sisi lain, tantangan besar dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pangan dan kebutuhan investasi nasional. Ketahanan pangan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, yang ditempuh melalui strategi perlindungan lahan sawah eksisting serta pembukaan lahan sawah baru di sejumlah wilayah.
Namun, kebutuhan akan ketersediaan lahan untuk mendukung industrialisasi juga tidak bisa diabaikan. Investasi dipandang sebagai komponen vital dalam menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Tantangan ini dirasakan paling nyata di Pulau Jawa, mengingat wilayah tersebut telah didukung oleh infrastruktur yang mapan, ketersediaan tenaga kerja, serta ekosistem industri yang relatif lebih siap.
Gagasan Mekanisme Kompensasi Antardaerah
Sebagai solusi atas dilema alokasi ruang tersebut, dirumuskan gagasan penting mengenai perlunya mekanisme kompensasi. Kompensasi ini ditujukan bagi daerah-daerah yang konsisten mempertahankan lahan pertanian untuk kepentingan pangan nasional, di tengah daerah lain yang memperoleh keuntungan ekonomi lebih besar dari pengembangan kawasan komersial atau industri. Skema dan mekanisme tersebut dinilai layak untuk dikaji secara mendalam, baik dalam lingkup antardaerah maupun antarprovinsi.
