Umum  

Komisi VIII Tekankan Pengawasan Dan Kesiapan Anggaran, Kemenag Terbitkan Juknis Perlindungan Santri

Komisi VIII Tekankan Pengawasan Dan Kesiapan Anggaran, Kemenag Terbitkan Juknis Perlindungan Santri

Jakarta. Barometer99.com –Kapoksi Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Mahdalena, mengapresiasi langkah Kementerian Agama (Kemenag) yang menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri atau Himayatu Thalabah.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan santri sekaligus menciptakan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Meski demikian, Mahdalena menegaskan bahwa penerbitan juknis harus diikuti dengan pengawasan yang ketat, pelaksanaan yang nyata, serta dukungan anggaran yang memadai. Ia meminta Kemenag memastikan sistem perlindungan santri dapat diterapkan secara menyeluruh hingga ke tingkat daerah, bukan sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif.

“Santri harus pulang dari pesantren membawa ilmu, akhlak, dan masa depan, bukan membawa luka. Karena itu, perlindungan santri harus menjadi tanggung jawab bersama dan negara harus benar-benar hadir,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan terhadap pesantren perlu dilakukan secara berkala dan menyentuh langsung kondisi di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan upaya pencegahan kekerasan, perundungan, dan pelecehan seksual berjalan efektif. Penerapan lima mekanisme perlindungan, yakni SafeNorma, SafeKader, SafeLapor, SafeMitra, dan SafeIndeks, juga harus didukung melalui pelatihan pengasuh, pendampingan teknis, serta penyediaan saluran pengaduan yang aman dan mudah diakses oleh santri.

“Terbitnya juknis melalui Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 merupakan langkah positif dan patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada para santri. Namun, Kemenag harus memastikan pengawasan berjalan maksimal hingga tingkat kantor wilayah dan kabupaten/kota. Jangan sampai regulasi hanya berhenti di atas kertas tanpa pelaksanaan yang nyata,” tegas Mahdalena.

Selain pengawasan, Mahdalena turut menyoroti kesiapan anggaran sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan tersebut. Ia meminta Kemenag memperhatikan keterbatasan sarana dan sumber daya manusia yang masih dihadapi sejumlah pesantren di daerah. Oleh karena itu, anggaran pembinaan dan pendampingan harus dialokasikan secara tepat sasaran agar penerapan sistem perlindungan tidak menjadi beban administratif bagi pengelola pesantren.

Baca Juga :  Dunia Usaha Nilai Rentang Alpha Pengupahan Belum Sejalan dengan Kondisi Riil Industri

Sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB I, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut melalui fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag. Menurutnya, perlindungan santri bukan hanya persoalan penerapan regulasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan orang tua yang menitipkan pendidikan dan masa depan anak-anak mereka di pesantren.

“Orang tua menitipkan anaknya ke pesantren karena percaya bahwa di sana anak mereka akan dididik, dibimbing, dan dijaga. Kepercayaan itu harus kita rawat bersama,” lanjutnya.

Ia juga menekankan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan intelektualitas generasi bangsa. Karena itu, penerapan juknis perlindungan santri harus menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan keagamaan sekaligus menjamin terpenuhinya hak dan keselamatan santri.

“Pesantren harus tetap menjadi ruang pendidikan yang menanamkan ilmu, akhlak, dan nilai-nilai keislaman. Setiap santri berhak belajar, tumbuh, dan berkembang tanpa rasa takut terhadap kekerasan maupun tindakan yang merendahkan martabatnya. Negara harus hadir memastikan hak tersebut benar-benar terlindungi,” tutup Mahdalena. (Efendi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *