Anggaran Rp23 T Sudah Dialokasikan, Amure PKB : Pengangkatan 242.482 Guru PPPK Penuh Waktu Direalisasikan
Jakarta. Barometer99.com — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Andi Muawiyah Ramly atau akrab disapa Amure, mendesak pemerintah segera merealisasikan pengangkatan 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027. Peningkatan status kepegawaian tersebut dinilai tidak boleh berhenti sekadar menjadi janji manis bagi para tenaga pendidik yang telah lama menanti kepastian nasib.
“Kami minta pemerintah segera merealisasikan pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu jadi PPPK Penuh Waktu karena guru sudah terlalu lama menunggu dan diberi harapan. Kalau memang sudah diputuskan naik menjadi penuh waktu, segera laksanakan dan jangan ditunda-tunda lagi,” tegas Amure di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Amure mengingatkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyampaikan rencana pengangkatan otomatis tanpa seleksi disertai pengalihan status menjadi pegawai pemerintah pusat tersebut. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp23 triliun dari total pagu Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp89,10 triliun untuk membiayai gaji dan tunjangan ratusan ribu guru tersebut.
“Aturannya sudah disiapkan, anggarannya sudah dialokasikan, jumlah gurunya juga sudah jelas, lalu apa lagi yang ditunggu? Jangan sampai 1 Januari 2027 berlalu, tetapi para guru masih bertanya-tanya apakah status mereka sudah penuh waktu atau masih paruh waktu,” ujarnya.
Legislator PKB asal Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini menilai peningkatan kesejahteraan guru harus sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperhatikan nasib seluruh aparatur negara secara berkeadilan. Ia membandingkan kebijakan kenaikan tunjangan hakim hingga 280 persen yang semestinya turut diikuti langkah berani serupa dalam menuntaskan kepastian penghasilan bagi kalangan tenaga pendidik.
“Kalau untuk hakim pemerintah bisa menaikkan tunjangan hingga 280 persen, masa untuk guru tidak bisa, padahal hakim menjaga keadilan sementara guru menjaga masa depan bangsa. Jangan sampai komitmen Presiden berhenti di pidato, tetapi justru tersendat di meja birokrasi,” kata Amure.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan keterbatasan ruang fiskal APBN 2027 sebagai alasan pembenar untuk menunda eksekusi pengangkatan PPPK Penuh Waktu. Komisi X DPR RI dipastikan akan mengawal ketat agar dana Rp23 triliun tersebut benar-benar direalisasikan sesuai peruntukannya tanpa dialihkan ke program lain.
“APBN ketat bukan alasan untuk mengabaikan kesejahteraan guru karena kalau untuk program lain anggarannya bisa disiapkan, masa untuk 242 ribu guru tidak bisa. Ini persoalan keberpihakan dan prioritas anggaran yang akan terus kami kawal realisasinya,” pungkas Andi Muawiyah Ramly. (Efendi)












