Komisi III Hasbi Dukung Pemecatan Irjen Ahrie Sonta, Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Penyadapan Presiden
Jakarta. Barometer99.com – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, mendukung langkah tegas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Hasbiallah, yang akrab disapa Hasbi menilai keputusan tersebut merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menegakkan disiplin, kode etik, dan aturan hukum di lingkungan internal kepolisian. Menurutnya, tidak boleh ada anggota Polri yang kebal hukum, terlebih jika diduga menyalahgunakan kewenangan dan melakukan tindakan yang berpotensi mengancam keamanan negara.
“Kami mendukung langkah tegas Polri. Penegakan kode etik harus berlaku bagi siapa pun tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada toleransi terhadap anggota yang menyalahgunakan kewenangan dan mencederai kehormatan institusi,” ujar Hasbi di Jakarta.
Politisi PKB dapil Jakarta I tersebut menegaskan, kasus ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui mekanisme etik, tetapi juga harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Ini bukan persoalan pelanggaran disiplin biasa. Ada dugaan tindakan penyadapan terhadap Presiden yang harus diusut secara menyeluruh. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Hasbi juga mengingatkan bahwa setiap anggota Polri terikat pada sumpah jabatan dan kewajiban untuk menjalankan tugas secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab. Kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia berharap ketegasan Polri dalam menangani perkara ini menjadi momentum untuk memperkuat reformasi internal dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Penegakan hukum harus menjadi panglima, bukan jabatan atau kedudukan. Justru ketika yang diduga melanggar adalah pejabat tinggi, Polri harus menunjukkan bahwa hukum tetap berlaku sama bagi semua orang,” jelasnya. (Efendi)
