Haji Jalal Abdul Nasir Dorong Kedaulatan Digital Indonesia: Lindungi Privasi Rakyat, Berantas Judi Online
Jakarta. Barometer99.com – Menjadi fokus perhatian serius kedaulatan digital Indonesia harus menjadi agenda strategis dalam menjaga keamanan nasional sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan di ruang digital.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Haji Jalal Abdul Nasir, Ak., Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Bekasi, Karawang, dan Purwakarta), seiring dengan penugasan barunya di Komisi I DPR RI.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, mulai dari ancaman penyadapan ilegal, pencurian data pribadi, serangan siber, hingga maraknya praktik perjudian online.
“Kedaulatan negara hari ini tidak hanya berbicara tentang kekuatan pertahanan darat, laut, dan udara. Negara juga harus memiliki kemampuan melindungi ruang digitalnya, menjaga keamanan data masyarakat, serta memastikan teknologi tidak menjadi instrumen kejahatan yang merugikan rakyat,” menjadi pesan utama yang ingin didorong dalam agenda kedaulatan digital.
Melindungi Privasi dan Keamanan Komunikasi Masyarakat
Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah perlindungan masyarakat dari praktik penyadapan ilegal, peretasan, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi pribadi.
Negara harus memperkuat sistem keamanan siber sekaligus memastikan setiap tindakan pengawasan dan penyadapan memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.
Keamanan nasional dan perlindungan privasi masyarakat harus berjalan beriringan.
Judi Online, Ancaman Nyata Bagi Ketahanan Keluarga
Persoalan lain yang membutuhkan perhatian serius adalah maraknya judi online yang telah berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan ketahanan keluarga Indonesia.
Data PPATK menunjukkan bahwa sepanjang Januari–Juni 2026, perputaran dana judi online mencapai Rp86,82 triliun dalam 467,32 juta transaksi. Sementara nilai deposit mencapai Rp22,05 triliun dalam 226,76 juta transaksi.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa judi online masih menjadi persoalan besar yang membutuhkan penanganan terintegrasi.
Pemberantasan judi online tidak boleh berhenti pada pemblokiran situs. Pemerintah harus mampu memutus seluruh ekosistemnya, mulai dari akses digital, aliran dana, jaringan bandar, afiliator, hingga perlindungan masyarakat yang menjadi korban.
Membangun Sinergi Pemberantasan Kejahatan Digital
Dalam agenda ini, penguatan koordinasi antarlembaga menjadi sangat penting, khususnya antara Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, Polri, PPATK, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya.
Komisi I DPR RI memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan komunikasi dan digital serta keamanan siber nasional melalui mitra kerja yang menjadi kewenangannya.
Ke depan, penguatan kedaulatan digital diharapkan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama untuk membangun ruang digital yang aman, sehat, dan produktif.
“Indonesia harus menjadi bangsa yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu mengelola, mengamankan, dan melindungi ruang digitalnya sendiri. Teknologi harus menjadi instrumen kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” menjadi semangat yang ingin dibawa dalam agenda penguatan kedaulatan digital Indonesia.
