Komisi II Minta Pemerintah Beri Kepastian Status PPPK BAST PTNB, Pengabdian Dosen dan Tendik Harus Dihargai
Jakarta. Barometer99.com – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Ali Ahmad, meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait wacana peralihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui skema Berita Acara Serah Terima (BAST) Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kabarnya dokumen usulan peralihan disebut telah berada di meja Presiden Republik Indonesia. Hal itu diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus menjawab persoalan yang selama ini dihadapi para dosen dan tenaga kependidikan.
“Wacana tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan (tendik) yang selama ini telah mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi,” terangnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap nasib para dosen dan tendik PPPK BAST PTNB. Sebab, perubahan status kelembagaan perguruan tinggi tidak seharusnya justru menimbulkan ketidakpastian terhadap status kepegawaian maupun masa depan karier mereka.
“Jangan sampai perubahan status kelembagaan perguruan tinggi justru menyisakan ketidakpastian bagi dosen dan tenaga kependidikan yang selama ini telah mengabdikan diri. Pengabdian mereka harus mendapatkan perhatian dan penghargaan yang proporsional dari negara,” ujar Ali Ahmad.
Ia menegaskan, Komisi II DPR RI memiliki perhatian dan relevansi dalam mengawal persoalan tersebut karena berkaitan dengan aparatur negara, manajemen kepegawaian, serta reformasi birokrasi.
Ali menyebutkan, terdapat empat aspek penting yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan penyelesaian persoalan PPPK BAST PTNB.
Pertama, aspek keadilan pengabdian. Pemerintah harus mempertimbangkan kontribusi, pengalaman, kompetensi, serta masa pengabdian para dosen dan tenaga kependidikan yang terdampak proses peralihan status perguruan tinggi.
Kedua, kepastian status kepegawaian. Pemerintah harus memastikan perubahan status kelembagaan perguruan tinggi tidak berujung pada ketidakjelasan kedudukan dan masa depan karier aparatur yang selama ini menjalankan pelayanan pendidikan.
Ketiga, kepastian hukum. Ali menekankan, setiap kebijakan mengenai kemungkinan peralihan PPPK menjadi PNS harus memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Keempat, koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ia mendorong Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian bersama terkait kebutuhan formasi, kualifikasi pendidikan, kompetensi, masa pengabdian, hingga kemampuan keuangan negara.
Ali Ahmad menilai Presiden memiliki ruang untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui kebijakan yang tepat, termasuk penggunaan kewenangan diskresi sepanjang memenuhi persyaratan dan koridor hukum yang berlaku. (Efendi)












