Dukung Pemberantasan Narkoba, HMI Sumbawa Desak Pejabat Eksekutif dan Legislatif Jalani Tes Urine Rutin
Sumbawa-NTB, Barometer99.com- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa segera merealisasikan tes urine secara rutin bagi seluruh pejabat daerah, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung pemberantasan narkoba sekaligus memastikan para penyelenggara pemerintahan dapat menjadi teladan bagi masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Wahyudin, mengatakan rencana pemeriksaan urine bagi pejabat tidak boleh berhenti sebatas pernyataan atau wacana. Terlebih, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa dan Ketua DPRD sebelumnya telah menyampaikan komitmen terkait rencana tersebut.
“Dorongan tes urine rutin bagi pejabat ini merupakan langkah yang sangat bagus dan memang harus dilakukan. Jangan sampai hanya menjadi wacana, karena pejabat di lingkungan eksekutif maupun legislatif harus memberikan contoh dan keteladanan bahwa mereka benar-benar bersih serta bebas dari penyalahgunaan narkoba,” ujarnya kepada Jurnal Sumbawa, Jumat (13/11/2026).
Tidak hanya meminta pemeriksaan segera dilaksanakan, Wahyudin juga mendorong agar hasil tes urine nantinya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, transparansi hasil pemeriksaan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pejabat publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memerangi narkoba.
Dalam upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Sumbawa, Wahyudin menegaskan HMI mendukung langkah Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa bersama TNI dan Polri.
Dukungan itu, kata dia, selama ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan organisasi, mulai dari dialog, seminar edukasi kepada masyarakat hingga aksi demonstrasi untuk mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam menangani persoalan narkotika.
HMI juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa menjadikan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Wahyudin menilai keterlibatan pemerintah kabupaten sangat dibutuhkan agar gerakan pemberantasan narkoba tidak hanya berlangsung di tingkat kabupaten, tetapi juga menjangkau kecamatan hingga desa. Bahkan, ia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus agar penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan lebih terarah.
“Persoalan narkoba tidak boleh dipandang sebelah mata dan harus menjadi perhatian serius. Kalau pemerintah daerah memberikan dukungan penuh, tentu pemerintah kecamatan dan desa juga akan ikut bergerak. Jika diperlukan, bentuk satuan tugas agar penanganannya lebih terarah,” katanya.
Selain mendorong pengawasan dan penindakan, HMI Cabang Sumbawa turut menyoroti faktor ekonomi yang menurut analisis organisasi tersebut berkaitan dengan maraknya peredaran narkoba.
Wahyudin berpandangan, keterbatasan ekonomi dan tuntutan kebutuhan hidup dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian masyarakat terlibat dalam aktivitas ilegal demi memperoleh penghasilan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya mengedepankan pendekatan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat program pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan.
“Dari hasil analisis kami, salah satu faktor yang berkaitan dengan masifnya peredaran narkoba adalah persoalan ekonomi atau kebutuhan hidup. Karena itu, lapangan pekerjaan yang layak juga harus disiapkan pemerintah daerah agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan yang baik dan terlepas dari pekerjaan haram tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, ketersediaan pekerjaan dan peluang usaha yang layak dapat menjadi salah satu upaya pencegahan agar masyarakat tidak tergoda terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.
*Tujuh Siswa Positif Narkoba Jadi Peringatan Serius*
Wahyudin juga mendorong pemerintah daerah menggelar pembahasan bersama untuk merumuskan langkah konkret dalam menangani persoalan narkoba di Kabupaten Sumbawa.
Pertemuan tersebut diharapkan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), organisasi kepemudaan (OKP), BEM perguruan tinggi se-Kabupaten Sumbawa, tokoh agama, perwakilan lintas etnik hingga elemen masyarakat lainnya.
Dorongan kolaborasi itu semakin menguat setelah adanya informasi dari BNNK Sumbawa mengenai tujuh siswa yang teridentifikasi positif narkoba.
Bagi HMI, informasi tersebut menjadi peringatan bahwa persoalan penyalahgunaan narkotika perlu mendapatkan perhatian serius, terutama karena telah menyentuh kalangan pelajar.
“Informasi adanya tujuh siswa yang teridentifikasi positif narkoba merupakan pukulan berat bagi kita semua. Artinya, persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak ingin semakin banyak generasi muda yang rusak akibat narkoba, terlebih jika sudah masuk ke lingkungan pendidikan,” tegasnya.
Wahyudin menambahkan, HMI Cabang Sumbawa akan terus mengawal upaya pemberantasan narkoba, termasuk memantau realisasi rencana tes urine bagi pejabat daerah.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi kebijakan pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan serius dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.***
