Anggota DPRD NTB Maman Pertanyakan Keadilan Pembangunan NTB, Soroti Jalan Rusak di Bima-Dompu
Barometer99.com, Mataram-NTB- Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Maman Aminurlah atau Aji Maman, mempertanyakan komitmen pemerataan pembangunan yang disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Ia menilai, prinsip keadilan pembangunan harus dibuktikan melalui kebijakan anggaran dan penanganan infrastruktur, terutama di Pulau Sumbawa.
Aji Maman mengapresiasi pernyataan Iqbal yang menegaskan bahwa pembangunan NTB harus berkeadilan agar Lombok dan Sumbawa dapat tumbuh bersama. Namun, legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan agar komitmen tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan politik.
“Alhamdulillah kalau Bapak Gubernur punya omongan begitu,” kata Aji Maman saat dimintai pandangannya.
Mantan pimpinan DPRD Kabupaten Bima itu kemudian menyinggung penanganan dampak banjir di Kabupaten Bima yang mengakibatkan kerusakan jalan, jembatan, serta lahan pertanian.
“Banjir membuat jalan rusak, jembatan patah, sawah pertanian tergenang, di mana nurani Gubernur NTB saat itu?” sentilnya.
Menurut Aji Maman, kondisi tersebut semestinya menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Ia menegaskan, masyarakat Bima dan Dompu membutuhkan kehadiran pemerintah, terutama ketika infrastruktur dan sumber penghidupan mereka mengalami kerusakan.
“Kalau bicara keadilan pembangunan, mari kita lihat bagaimana pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan. Jangan sampai keadilan itu hanya menjadi slogan,” ujarnya.
*Pertanyakan Anggaran Jalan Provinsial*
Selain penanganan dampak banjir, Aji Maman menyoroti kebijakan fiskal Pemprov NTB, khususnya alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi di Kabupaten Bima dan Dompu.
Ia menilai, kerusakan jalan di dua daerah tersebut masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Jalan provinsi yang paling banyak rusak di Bima dan Dompu. Di mana anggaran perbaikan untuk tahun anggaran 2025–2026?” tanyanya.
Aji Maman meminta pemerintah provinsi menjelaskan alokasi anggaran perbaikan infrastruktur tersebut secara terbuka. Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kebijakan anggaran menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Ia juga menilai persoalan pemerataan pembangunan di Pulau Sumbawa perlu ditangani sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika proyek mulai dilaksanakan.
“Sejak perencanaan, Pulau Sumbawa, khususnya Bima dan Dompu, sudah terabaikan. Ini yang harus dibenahi,” katanya.
Karena itu, Aji Maman mendorong Gubernur NTB mengevaluasi pola perencanaan pembangunan daerah. Ia meminta penyusunan program dan penganggaran didasarkan pada kebutuhan serta kondisi faktual setiap wilayah. (red).
