Dirkrimsus Polda PBD Tetapkan 5 Tersangka, Tidak Ada Penambahan Kasus Korupsi Sekwan DPR Provinsi Proses Hukum Tetap Berjalan

Sorong Papua Barat Daya, Barometer99.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Sekretariat DPR Papua Barat Daya masih berjalan sesuai koridor hukum dan hingga saat ini belum terdapat penambahan tersangka baru. Jumlah tersangka dalam perkara tersebut tetap lima orang sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Iwan P. Manurung, S.IK., M.H., mewakili Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo, S.IK., M.AP., saat memberikan keterangan kepada awak media di Sorong.

Kombes Pol Iwan Manurung menepis berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik terkait adanya penambahan tersangka baru dalam kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan mekanisme hukum yang jelas, bukan atas dasar tekanan atau opini publik.

“Sampai hari ini, belum ada penetapan tersangka baru. Jumlahnya masih tetap lima orang,” tegasnya.

Terkait adanya rencana pelaporan oleh sekelompok massa aksi yang sebelumnya melakukan demonstrasi dan disebut-sebut akan melapor ke Mabes Polri atau Koldai, pihak Polda Papua Barat Daya menyatakan terbuka terhadap langkah tersebut. Namun demikian, hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diterima.

“Kalau memang ada pihak yang ingin melapor, silakan. Itu hak setiap warga negara. Tapi sampai sekarang, laporan yang dimaksud belum masuk ke Polda Papua Barat Daya,” ujar Kombes Pol Iwan.

Meski belum ada laporan tambahan, Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya memastikan bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap penanganan perkara ini terus dilakukan secara berjenjang. Sebagai fungsi pembina dan pengawas, Ditreskrimsus mengawal proses penyidikan mulai dari tahap awal hingga kelengkapan berkas perkara sebelum nantinya dilimpahkan ke pihak kejaksaan.

Baca Juga :  Sambut HUT Kavaleri Angkatan Darat, Prajurit Yonkav 6/NK melaksanakan Karya Bhakti bersama Masyarakat di wilayah Asam Kumbang Asam Kumbang, Medan - Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI dan atas perintah Pangdam I/BB serta dalan rangka rangkaian kegiatan Hut Kav ke 76, Yonkav 6/NK melaksanakan Karya Bhakti bersama masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat melalui kegiatan yang bersifat sosial, seperti pembersihan lingkungan dan perbaikan fasilitas umum. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tercipta lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat setempat. Selain itu, karya bakti bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Keterlibatan langsung prajurit TNI bersama masyarakat dalam setiap kegiatan mencerminkan bahwa TNI senantiasa hadir dan menyatu dengan rakyat.(31/01/26) Karya bakti yang dilaksanakan melibatkan prajurit secara langsung bersama masyarakat setempat dengan sasaran pembersihan yaitu Masjid Darussalam, Gereja GKBP, serta parit dan selokan di sekitar Jln. Bunga Raya, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan karya bakti dalam rangka HUT Kavad mencerminkan nilai-nilai luhur Kavaleri, yaitu semangat juang, disiplin, dan loyalitas yang diwujudkan melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Kehadiran prajurit di tengah warga tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga mempererat hubungan emosional antara TNI dan rakyat. Hal ini sejalan dengan peran TNI sebagai alat pertahanan negara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, Danyonkav 6/NK, Letkol Kav Adzan Marjohan Nasution, S. H., M. M., M. Tr. Mil., juga menekankan,”Kegiatan karya bakti ini juga menjadi sarana pembinaan teritorial bagi prajurit. Melalui interaksi yang harmonis dengan warga, prajurit dilatih untuk peka terhadap kondisi sosial di wilayah binaan serta mampu berkontribusi positif dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan di lingkungan sekitar.” Kegiatan ini sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial dan jiwa pengabdian dalam diri setiap prajurit.

Ia menegaskan bahwa penanganan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Ditreskrimsus, sehingga setiap tahapan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Kombes Pol Iwan Manurung juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026, Polda Papua Barat Daya telah menerima sejumlah informasi dan laporan awal terkait dugaan tindak pidana korupsi lainnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, informasi tersebut masih dalam tahap awal sehingga belum dapat disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Saat ini masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan dan data awal. Kami belum bisa menyampaikan secara detail karena masih terlalu dini,” jelasnya.

Ia optimistis bahwa dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan ke depan, akan ada perkembangan signifikan terkait beberapa perkara dugaan korupsi yang sedang dipantau tersebut. Namun ia kembali menekankan bahwa prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama agar penegakan hukum tidak menimbulkan kesalahan prosedur.

“Penegakan hukum korupsi tidak boleh tergesa-gesa. Yang paling penting adalah kecukupan bahan keterangan dan alat bukti. Soal perhitungan kerugian negara, itu akan menyusul sesuai mekanisme,” pungkasnya.

Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu, sekaligus memastikan seluruh proses hukum berjalan secara profesional, objektif, dan berkeadilan demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

(TK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *