Umum  

Terima DPP Pemuda LIRA, Bamsoet Dorong Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi untuk Kawal Program Prabowo

Terima DPP Pemuda LIRA, Bamsoet Dorong Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi untuk Kawal Program Prabowo

JAKARTA, Barometer99.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan untuk memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembenahan birokrasi perlu diarahkan pada penyederhanaan pelayanan, pengawasan anggaran, serta penutupan celah penyalahgunaan kewenangan. Sebab, birokrasi yang berbelit, pengadaan barang dan jasa yang rawan permainan, hingga praktik jual beli jabatan masih menjadi persoalan yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat.

“Presiden Prabowo membutuhkan birokrasi yang bersih, cepat, dan berani bekerja. Korupsi harus diputus dari akarnya, sementara pelayanan kepada rakyat harus semakin mudah,” ujar Bamsoet saat menerima Pengurus DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Pengurus DPP Pemuda LIRA hadir antara lain Ketua Umum Habibie Mahabbah, Ketua Harian Rian, Bendahara Umum Ratu Tiara, Waketum Muslih, Wasekjen Budi Mulya, Ketua DPP Badi Farman, Cahyadi, Yusuf Wicaksono dan Rizky Prima Yustianto.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengingatkan, korupsi masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Transparency International mencatat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 turun menjadi 34 dari 100, menempatkan Indonesia pada peringkat 109 dari 182 negara. Sementara itu, Survei Penilaian Integritas KPK 2025 mencatat skor nasional 72,32, naik dari 71,53 pada 2024, tetapi masih berada dalam kategori rentan korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan pengawasan secara menyeluruh, terutama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, perizinan, pengelolaan anggaran, serta promosi jabatan yang masih membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Baca Juga :  Bursa Rais Aam, Kiai Sepuh Garut: KH Said Aqil Siroj Tak Hanya Alim, tapi Juga Teruji

“Korupsi tumbuh ketika kewenangan terlalu besar, pengawasan lemah, dan pelayanan dibuat rumit. Tutup celahnya, perbaiki sistemnya, lalu tindak siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan, arah pemberantasan korupsi harus bergeser semakin kuat pada pencegahan melalui perbaikan sistem, tanpa mengurangi ketegasan penindakan. Digitalisasi pengadaan, keterbukaan penggunaan anggaran, penguatan sistem merit ASN, serta pengawasan berbasis risiko perlu dijalankan secara konsisten. Integrasi data antar lembaga juga penting agar transaksi mencurigakan, konflik kepentingan, dan penyimpangan proyek dapat diketahui lebih awal. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki standar pengawasan yang sama sehingga celah korupsi tidak berpindah dari satu instansi ke instansi lainnya.

“Digitalisasi harus memangkas biaya, waktu, dan peluang korupsi. Rakyat perlu pelayanan yang sederhana dan pasti, sementara pemerintah harus bisa mengawasi setiap proses dan penggunaan anggaran,” urai Bamsoet.

Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini menambahkan, agenda reformasi birokrasi sangat menentukan keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo, mulai dari ketahanan pangan, energi, hilirisasi industri, hingga pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar sampai pada tujuan. Dalam pengadaan alat pertanian, pembangunan irigasi, bantuan sosial, maupun proyek daerah, misalnya, pemerintah perlu memastikan kualitas pekerjaan, ketepatan penerima manfaat, dan kewajaran harga. Pengawasan harus menyentuh hasil di lapangan, bukan berhenti pada kelengkapan laporan administrasi.

“Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi sederhana. Rakyat semakin mudah dilayani, dunia usaha mendapat kepastian, dan uang negara semakin sulit dikorupsi. Itulah birokrasi yang dibutuhkan untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkas Bamsoet. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *