Umum  

TOK! DPR RI Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-undang, Penantian 18 Tahun Berakhir

TOK! DPR RI Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-undang, Penantian 18 Tahun Berakhir

JAKARTA, Barometer99.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan bersejarah tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan anggota Dewan, disusul ketukan palu pimpinan sidang yang menandai disetujuinya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Keputusan ini mengakhiri perjalanan panjang regulasi yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun. Kehadirannya diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat upaya negara dalam menelusuri, merampas, mengelola, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Dalam laporan pembahasan, Habiburokhman menjelaskan bahwa Panja telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Komisi III DPR RI juga menggelar sedikitnya 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pakar, akademisi, organisasi masyarakat hingga unsur terkait lainnya.

Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture.

Namun, mekanisme tersebut tetap harus melalui prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan. Pengaturan ini mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan.

Baca Juga :  Kementerian PU: Membangun Infrastruktur, Menegakkan Integritas

RUU tersebut juga memuat perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Selain menyasar aset hasil tindak pidana korupsi, ruang lingkup pengaturannya juga mencakup sejumlah tindak pidana lain, termasuk narkotika, terorisme, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Habiburokhman menegaskan, regulasi ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Penegakan hukum terhadap pelaku tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat diproses untuk pemulihan kerugian negara maupun korban.

Pengesahan ini menjadi babak baru dalam penguatan penegakan hukum di Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaan undang-undang berjalan transparan, profesional, akuntabel, serta tidak menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan disetujuinya RUU tersebut dalam rapat paripurna, DPR RI menuntaskan tahapan pengambilan keputusan di parlemen. Selanjutnya, proses pembentukan undang-undang mengikuti tahapan konstitusional hingga pengundangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *