Dianggap Tidak Cermat dalam Putusan Perkara Badai NTB, Advokat Laporkan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial
Bima-NTB, Barometer99.com- Advokat Taufiqurrahman, menyiapkan laporan pengaduan masyarakat kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dugaan ketidakcermatan dan ketidakprofesionalan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam menyusun pertimbangan hukum perkara pidana Nomor 177/Pid.B/2026/PN Rbi, dengan terdakwa Uswatun Hasanah alias Badai NTB.
Pengaduan tersebut berfokus pada penerapan alasan pembenar demi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Taufiqurrahman menilai terdapat sejumlah aspek dalam pertimbangan putusan yang perlu diperiksa dari sudut kecermatan, objektivitas, profesionalitas, dan tanggung jawab etik hakim.
Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur tindak pidana pencemaran tertulis dengan sarana teknologi informasi sebagaimana Pasal 433 ayat (2) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Namun, Majelis Hakim kemudian menerapkan alasan pembenar berupa kepentingan umum sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
Menurut Taufiqurrahman, penerapan alasan pembenar memang dikenal dalam hukum pidana. Terpenuhinya unsur tindak pidana tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya alasan pembenar. Namun, penerapannya harus didasarkan pada pengujian fakta yang cermat dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang menjadi persoalan bukan apakah pemberantasan narkotika merupakan kepentingan umum. Tentu itu merupakan kepentingan yang harus didukung. Persoalannya adalah apakah tujuan tersebut dengan sendirinya membuktikan kebenaran tuduhan terhadap orang tertentu,” demikian pokok keberatan yang disampaikan dalam materi pengaduan.
Salah satu perhatian utama dalam laporan tersebut adalah penilaian terhadap dasar faktual tuduhan kepada korban, Hilda Komala Dewi. Taufiqurrahman meminta agar diperiksa apakah keterangan terdakwa, keterangan saksi Muhammad Rizal Ansari, serta alat bukti T-8 dan T-24 benar-benar mempunyai hubungan faktual yang cukup dengan tuduhan terhadap korban.
Dalam pertimbangan putusan, alat bukti T-24 dihubungkan dengan fakta bahwa beberapa orang yang fotonya tercantum dalam pamflet telah ditangkap berkaitan dengan perkara narkotika. Namun, menurut materi pengaduan, fakta mengenai penangkapan orang lain tidak otomatis membuktikan keterlibatan korban.
“Pembuktian terhadap seseorang harus bersifat individual. Fakta bahwa orang lain dalam satu pamflet telah ditangkap tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menghubungkan korban dengan dugaan tindak pidana yang sama,” menjadi salah satu argumentasi yang diminta untuk diperiksa oleh Komisi Yudisial.
Selain dasar faktual, laporan tersebut juga menyoroti kronologi publikasi dan langkah hukum yang dilakukan terdakwa. Unggahan yang menjadi objek perkara dilakukan pada 18 Desember 2024, sedangkan laporan terdakwa terhadap korban tercatat pada 14 Januari 2025. Sejumlah surat dari instansi terkait yang dibahas dalam putusan terbit pada Maret dan April 2025.
Menurut Taufiqurrahman, perbedaan waktu tersebut perlu diperiksa untuk memastikan informasi apa yang sebenarnya telah dimiliki terdakwa sebelum memublikasikan foto dan identitas korban. Ia menegaskan tidak menyimpulkan bahwa terdakwa sama sekali tidak melakukan verifikasi sebelumnya, tetapi meminta agar dasar informasi tersebut dijelaskan dan dinilai secara objektif.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah proporsionalitas penggunaan media sosial. Majelis Hakim mempertimbangkan Facebook sebagai sarana yang memungkinkan informasi menjangkau masyarakat luas. Namun, menurut pengaduan tersebut, luasnya jangkauan media tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa publikasi foto dan identitas seseorang merupakan cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemberantasan narkotika.
Laporan itu juga menyoroti perlindungan terhadap kehormatan dan martabat korban. Dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim telah menguraikan dampak publikasi terhadap nama baik korban serta dampak sosial yang dialami anak korban. Karena itu, pengaduan meminta agar diperiksa apakah kerugian tersebut telah diberikan bobot yang memadai ketika alasan pembenar kepentingan umum diterapkan.
Taufiqurrahman juga menyoroti lima parameter kepentingan umum yang dirumuskan Majelis Hakim dalam putusan. Menurutnya, keberadaan parameter tersebut perlu diuji melalui penerapan konkret terhadap fakta persidangan, terutama mengenai dasar faktual tuduhan, hubungan cara penyampaian dengan tujuan, proporsionalitas tindakan, dan perlindungan terhadap kehormatan individu.
Pengaduan tersebut turut mengacu pada kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya kewajiban menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan serta memberikan alasan dan dasar hukum dalam putusan.
Taufiqurrahman menegaskan bahwa pengaduan yang disiapkan bukan dimaksudkan untuk mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman ataupun meminta Komisi Yudisial membatalkan putusan pengadilan. Menurutnya, pengaduan tersebut merupakan permintaan agar aspek perilaku dan profesionalitas hakim diperiksa sesuai kewenangan Komisi Yudisial.
“Independensi hakim harus dihormati. Namun, independensi harus berjalan seiring dengan integritas, profesionalitas, kecermatan, dan tanggung jawab etik. Pengawasan etik bukan intervensi terhadap putusan, melainkan bagian dari upaya menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan,” demikian penegasan dalam laporan tersebut.
Melalui pengaduan itu, Taufiqurrahman meminta Komisi Yudisial memeriksa proses penilaian alat bukti, penerapan lima parameter kepentingan umum, proporsionalitas publikasi identitas korban, serta hubungan antara fakta persidangan dan kesimpulan hukum Majelis Hakim.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, ia meminta agar Komisi Yudisial menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Pelapor, persoalan mendasarnya adalah memastikan bahwa tujuan yang baik tidak menghilangkan kewajiban untuk menguji kebenaran fakta, dan bahwa setiap kesimpulan hukum hakim dibangun melalui pertimbangan yang objektif, cermat, serta dapat dipertanggungjawabkan.***












