Umum  

Ancaman Krisis Listrik Berulang, Komisi XII Elpisina Desak Evaluasi Tata Kelola Batu Bara Nasional

Ancaman Krisis Listrik Berulang, Komisi XII Elpisina Desak Evaluasi Tata Kelola Batu Bara Nasional

Jakarta. Barometer99.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Elpisina, mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola batu bara nasional untuk menjamin ketersediaan pasokan energi bagi pembangkit listrik. Langkah ini mendesak dilakukan menyusul potensi gangguan pasokan batu bara yang dapat memicu kembali pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah.

Menurut Elpisina, persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tidak bisa hanya dilihat dari besarnya cadangan atau terpenuhinya kuota produksi secara nasional. Pemerintah harus memastikan kesesuaian kualitas dan spesifikasi batu bara dengan kebutuhan operasional pembangkit listrik.

“Persoalan pasokan energi untuk pembangkit listrik tidak boleh hanya dilihat dari tercapainya target kuota tonase di atas kertas. Kita menghadapi ironi, secara volume nasional batu bara kita surplus, tetapi pada tingkat operasional pembangkit justru terjadi kekurangan pasokan batu bara dengan spesifikasi kalori yang dibutuhkan. Ketimpangan ini harus segera diselesaikan secara komprehensif agar tidak terus menjadi ancaman bagi keandalan pasokan listrik masyarakat,” ujar Elpisina di Jakarta, Senin (16/11/2026)

Ia mengingatkan, jika persoalan tersebut tidak segera dibenahi, risiko gangguan operasional pembangkit akan semakin besar. Dampaknya bukan hanya pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat menghambat kegiatan industri, menekan produktivitas ekonomi, dan mengganggu pelayanan publik.

Berdasarkan proyeksi PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), kebutuhan batu bara nasional pada 2027 diperkirakan mencapai 174 juta ton atau meningkat sekitar 13 persen dibandingkan tahun ini. Namun, peningkatan kebutuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesesuaian spesifikasi pasokan batu bara yang dibutuhkan pembangkit.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, cadangan batu bara nasional didominasi batu bara berkalori rendah, mencapai 24,06 miliar ton atau sekitar 75,3 persen dari total cadangan. Sementara itu, sebagian besar PLTU milik PLN Group maupun pembangkit swasta (independent power producer/IPP) membutuhkan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah hingga tinggi sesuai desain teknologinya.

Baca Juga :  Meriahkan Hari Jadi ke-122, Desa Putukrejo Gelar Wayang Kulit Lakon “Wahyu Cahyo Bawono”

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan pasokan. Dengan demikian, besarnya cadangan batu bara nasional tidak otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik.

Selain persoalan spesifikasi, Elpisina juga menyoroti disparitas harga antara kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan harga batu bara di pasar ekspor. Perbedaan harga tersebut berpotensi menjadi celah bagi produsen untuk tidak memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

“Pemerintah harus mengevaluasi efektivitas kebijakan DMO dan memastikan kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri benar-benar dijalankan. Jangan sampai kepentingan pasar ekspor lebih diutamakan, sementara kebutuhan energi untuk masyarakat dan pembangkit listrik nasional justru terancam,” tegasnya.

Elpisina juga menilai kesehatan keuangan PLN perlu menjadi perhatian. Akumulasi piutang kompensasi pelayanan publik dapat memengaruhi likuiditas perusahaan dan mengurangi fleksibilitas dalam pengadaan energi primer. Karena itu, persoalan pasokan batu bara harus ditangani bersamaan dengan pembenahan aspek pembiayaan dan tata kelola kelistrikan.

Ia dalam rilisnya yang diterima Efendi reporter Elshinta, meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap seluruh rantai pasok batu bara, mulai dari produksi, distribusi, pemenuhan spesifikasi kualitas, hingga penyaluran ke pembangkit. Penegakan hukum terhadap produsen yang tidak memenuhi kewajiban pasokan domestik juga harus dilakukan secara konsisten.

“Komisi XII DPR RI akan terus mengawal persoalan ini. Ketahanan energi tidak boleh hanya menjadi target dalam dokumen perencanaan, tetapi harus benar-benar terwujud melalui jaminan pasokan energi primer yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Masyarakat jangan sampai terus dibayangi ancaman pemadaman listrik akibat persoalan tata kelola yang sebenarnya bisa diantisipasi,” pungkas Elpisina. (Efendi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *