Prabowo Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Cuti Bersama Kini Tak Boleh Potong Jatah Cuti Tahunan Pekerja!
JAKARTA, Barometer99.com – Kabar baik bagi para pekerja dan buruh di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang membawa sejumlah perubahan penting terkait hak-hak pekerja, khususnya mengenai cuti tahunan dan cuti bersama.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah aturan bahwa pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan pekerja atau buruh.
Ketentuan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2026.
“Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh,” demikian bunyi ketentuan tersebut.
Dengan aturan baru ini, pekerja tetap memiliki hak cuti tahunan meskipun perusahaan menerapkan kebijakan libur atau cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.
UU tersebut juga menegaskan bahwa pekerja berhak memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah menjalani masa kerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
Hal itu diatur dalam Pasal 118 ayat (5), sementara mekanisme pelaksanaan cuti tahunan dapat diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ini disahkan Presiden Prabowo pada 28 Oktober 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Penerbitan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 sekaligus upaya pemerintah menata kembali aturan ketenagakerjaan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan lebih luas bagi pekerja.
Tidak hanya mengatur persoalan cuti, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga memuat sejumlah ketentuan penting lainnya, termasuk larangan bagi perusahaan mensyaratkan maupun menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja, dengan pengecualian tertentu yang diatur undang-undang.
Selain itu, regulasi ini mencakup perlindungan tenaga kerja sektor informal, peningkatan kompetensi, jaminan sosial, serta pengaturan hubungan kerja.
Dengan berlakunya aturan tersebut, perusahaan wajib menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan ketentuan baru yang telah ditetapkan.
Kehadiran UU ini diharapkan memberikan perlindungan lebih kuat terhadap hak-hak pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan memberikan kepastian bagi dunia usaha maupun tenaga kerja di Indonesia.
