Enam Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Listyo Sigit Cs Minta Perlindungan LPSK, Ancaman dan Keselamatan Jadi Sorotan
JAKARTA, Barometer99.com – Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perhatian. Kali ini, sebanyak enam orang saksi dalam perkara tersebut mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan, permohonan perlindungan tersebut mulai ditelaah sejak 6 November 2026. Dalam prosesnya, LPSK juga melakukan koordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara dugaan penyadapan tersebut.
Achmadi menjelaskan, penelaahan dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting. Di antaranya nilai strategis keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, tingkat kerentanan, hingga situasi khusus yang dialami masing-masing saksi maupun korban.
Menurutnya, perlindungan terhadap saksi merupakan bagian penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa tekanan maupun intimidasi.
LPSK juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan penyidikan.
“Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” demikian penjelasan Achmadi.
Permohonan enam saksi tersebut menambah perhatian terhadap penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang sebelumnya diumumkan Bareskrim Polri.
Dalam perkembangan penyidikan, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri disebut terseret dalam dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Penyidik mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, penyidik juga mengusut dugaan penghapusan jejak aktivitas penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.
Dalam perkara ini, Bareskrim turut mendalami dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan yang seharusnya digunakan sesuai ketentuan dan prosedur hukum.
Berdasarkan keterangan awal Bareskrim pada 3 November 2026, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara itu, status Irjen Slamet Uliandi dalam keterangan awal tersebut masih sebagai saksi.
Para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara.
Kini, proses penelaahan permohonan perlindungan enam saksi oleh LPSK menjadi salah satu perkembangan penting dalam perkara tersebut. Publik menantikan sejauh mana penyidik mampu mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab serta kemungkinan adanya saksi tambahan.
LPSK sendiri masih melakukan penilaian terhadap kebutuhan perlindungan masing-masing pemohon sebelum menentukan langkah perlindungan yang diperlukan.
