Komisi VII Dorong Reformasi Kebijakan Industri Nasional
Jakarta. Barometer99.com – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Mohamad Toha, menilai populasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia yang mencapai 4,2 juta unit usaha atau sekitar 99,78 persen dari total populasi industri nasional harus menjadi momentum untuk melakukan transformasi struktural sektor industri nasional.
Pernyataan Mohamad Toha itu untuk menanggapi data yang disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dalam pembukaan pameran produk IKM dan Diskon Industri Nasional Karya Anak Bangsa (DINAKARA) 2026. Menurut Faisol, kontribusi IKM terhadap nilai tambah industri nasional baru mencapai 21,73 persen. Padahal, sektor ini menyerap sekitar 12,37 juta tenaga kerja atau 63,27 persen dari total tenaga kerja industri nasional.
Menurut Mohamad Toha, data tersebut memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam struktur industri Indonesia. Besarnya jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang diserap belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan produktivitas, kapasitas produksi, dan nilai tambah ekonomi.
“Persoalan IKM kita hari ini bukan semata-mata bagaimana memperbanyak jumlah unit usaha, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas, produktivitas, dan skala ekonomi nya. Kita memiliki lebih dari 4,2 juta unit IKM dengan daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Namun, kontribusi nilai tambahnya masih relatif rendah. Ini menunjukkan bahwa transformasi struktural IKM harus menjadi agenda prioritas kebijakan industri nasional,” ujar legislator asal Dapil Jawa Tengah V tersebut
Toha menegaskan bahwa pemerintah perlu mengubah pendekatan pembinaan IKM yang selama ini cenderung berorientasi pada bantuan peralatan, pelatihan, dan fasilitasi promosi menjadi pendekatan pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi. Dia berpandangan bahwa pengembangan IKM harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi memperkuat struktur industri nasional sekaligus menciptakan peluang bisnis baru.
Indonesia memiliki potensi pasar domestik yang besar dan beragam. Peluang tersebut dapat dikembangkan melalui penguatan industri pengolahan pangan dan agroindustri, industri komponen dan suku cadang, produk kimia dan bahan pendukung, tekstil dan produk turunannya, furnitur, produk kreatif, serta berbagai industri berbasis sumber daya lokal.
Peluang bisnis tersebut harus diikuti dengan pemetaan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri besar sehingga pengembangan IKM tidak hanya berdasarkan tren atau produksi yang berorientasi pada penawaran, tetapi benar-benar menjawab permintaan pasar.
“Potensi bisnis IKM sangat besar apabila dihubungkan dengan kebutuhan industri nasional. Kita perlu mengidentifikasi produk-produk yang selama ini masih bergantung pada impor, kemudian melihat mana yang secara teknis dan ekonomis dapat diproduksi oleh IKM dalam negeri. Ini merupakan peluang untuk membangun industri substitusi impor, memperkuat industri komponen lokal, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya.
Ia juga menilai pengembangan IKM berorientasi ekspor perlu menjadi agenda penting. Produk-produk IKM yang memiliki keunggulan bahan baku lokal, kreativitas, dan kekhasan daerah harus didorong untuk memasuki pasar global melalui peningkatan kualitas, sertifikasi, desain, kemasan, dan penguatan jaringan distribusi internasional. (Efendi)
