Bamsoet: Kebijakan Fiskal 2027 Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional
JAKARTA, Barometer99.com – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo menilai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang dipaparkan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis pemerintah dalam memulihkan kinerja ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Menurut Bamsoet, arah kebijakan fiskal 2027 disusun secara realistis dan terukur dengan mempertimbangkan perlambatan ekonomi dunia, tensi geopolitik, perang dagang, hingga tekanan suku bunga global. Namun di sisi lain, pemerintah tetap optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027.
“Target tersebut menunjukkan keberanian pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat,” ujar Bamsoet dalam catatan politiknya, Selasa (26/5/2026).
Ia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi instrumen utama negara untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Bamsoet menilai kebijakan fiskal 2027 juga menjadi jawaban atas berbagai persoalan ekonomi domestik yang saat ini dihadapi masyarakat, mulai dari melemahnya daya beli, perlambatan konsumsi rumah tangga, hingga meningkatnya pengangguran akibat stagnasi sektor industri dan bisnis.
Menurutnya, salah satu fokus penting yang harus dijaga pemerintah adalah stabilitas harga energi. Sebab, harga energi sangat memengaruhi biaya produksi dan distribusi di sektor industri.
“Harga energi yang moderat akan membantu industri dan bisnis terhindar dari stagnasi, sehingga sektor manufaktur bisa kembali produktif dan menyerap tenaga kerja,” katanya.
Selain itu, Bamsoet meminta jajaran menteri bidang ekonomi lebih kreatif dan berani dalam merumuskan kebijakan untuk melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor ilegal yang dinilai merugikan industri dalam negeri.
Ia menyebut maraknya impor ilegal dan praktik dumping menjadi salah satu penyebab stagnasi industri nasional. Karena itu, upaya pemberantasan penyelundupan dinilai penting untuk menghidupkan kembali aktivitas industri dan membuka lapangan pekerjaan.
Bamsoet juga menyoroti kebijakan Presiden Prabowo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet bagi sekitar satu juta pelaku UMKM, petani, dan nelayan.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi peluang besar untuk membangkitkan kembali kekuatan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ia mengingatkan bahwa sektor UMKM selama ini berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja nasional.
“UMKM pernah menyumbang 61 persen terhadap PDB dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja. Potensi ini harus kembali diperkuat,” jelasnya.
Selain memperkuat sektor domestik, Bamsoet menyebut Presiden Prabowo juga telah membawa komitmen investasi asing senilai Rp1.314 triliun dari berbagai kunjungan kerja luar negeri. Tantangan selanjutnya adalah memastikan seluruh investasi tersebut dapat direalisasikan secara efektif.
Di sisi lain, Bamsoet menekankan pentingnya reformasi birokrasi, penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) agar kebijakan fiskal dan APBN 2027 benar-benar efektif mendukung pemulihan ekonomi nasional.
“Efektivitas penegakan hukum dan birokrasi yang efisien menjadi faktor penting untuk menciptakan kepastian dan iklim usaha yang sehat,” pungkasnya.
