PALEMBANG Barometer99.com Setelah tiga hari tidak beroperasi Bus Transmusi atau Teman Bus besok tanggal 9 Desember 2023 akan kembali beroperasi.Sebelum, Bus TMPJ berhenti beroperasi lantaran kehabisan anggaran untuk operasional.
Direktur PT TMPJ Antoni Rais mengatakan bahwa besok direncanakan Bus Transmusi akan kembali melayani masyarakat kota Palembang.
“Besok beroperasi kembali, karena biaya operasional sudah ada seperti untuk pembelian Bahan bakar,”katanya, Jum’at (08/12/2023).
Menurutnya, uang untuk biaya operasional sudah diterima makanya akan beroperasi kembali melayani masyarakat kota Palembang. “Uang untuk membeli minyak sudah ada makanya besok sudah mulai jalan lagi, karena kita juga memikirkan pengguna,”ungkapnya.
Baca juga : Berhasil di Palembang dan Solo, Pemkab Belitung Inginkan Feeder Layani Masyarakat dan Wisatawan
Baca juga : Angkutan Feeder Musi Emas Belom Jalan, Hari Ini Bus TMPJ Menyusul Stop Beroperasi di Palembang
Saat disinggung, pada 2024 mendatang Anton mengungkapkan Bus Transmusi akan tetap beroperasi. Namun, ada perubahan sistem dengan kontrak E-katalog.
“Insyaallah 2024 tetap berjalan tapi diatas tanggal 15 akan kontrak E-katalog,”ucapnya.
Sedangkan untuk kenaikan, tarif Anton menjelaskan pada tahun 2024 belum ada rencana kenaikan mengingat perekonomian masyarakat di kota Palembang baru mulai membaik sejak wabah covid-19 melanda beberapa waktu lalu.
“Kalau kenaikan tarif mungkin tidak, karena perlu proses panjang dan sosialisasi ke masyarakat,”pungkasnya.
Sebagai informasi, kota Palembang memiliki 2 jenis layanan angkutan darat perkotaan, selain Teman Bus atau yang akrab disebut masyarakat Palembang Transmusi di biayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang di kelola oleh PT. TMPJ anak perusahaan PT SP2J BUMD Milik Pemerintah Kota Palembang, sedangkan layanan angkutan umum Feeder LRT Musi Emas yang beroperasi di kota Palembang ada 7 Koridor. Koridor 1 dan 2 di biayai menggunakan APBD Pemerintah Kota Palembang, sedangkan untuk koridor 3 sampai koridor 7 di biaya APBN Melalui Kementerian Perhubungan.
Diketahui untuk menjawab tingginya kebutuhan akan moda transportasi publik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan, Pemerintah telah meluncurkan layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) atau BTS sejak Tahun 2020. BTS merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan subsidi pelayanan transportasi publik yang dilakukan bekerja sama dengan operator.
Sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum.
