Palembang – Barometer99.com Dalam rangka pemberdayaan anak-anak putus sekolah dan meminimalisir tindak kriminal di Kota Palembang, PJ Walikota Ratu Dewa dan Kapolrestabes Kombes Pol Harryo Sugihartono menandatangani Memorandum of Understanding (Mou).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Walikota Lantai 8, Jumat (1/12/2023).
Ratu Dewa dan Kombes Pol Harryo sepakat untuk sama-sama meneruskan kerjasama ini dalam bentuk yang lebih konkret dan bisa segera dilaksanakan.
Baca juga : PJ Walikota Palembang Ungkap Tuntutan Pedagang Pasar 16, Salah Satunya Minta Copot Dirut Perumda Pasar
Berdasarkan temuan di lapangan, kata Ratu Dewa, sebagai sample ada 60 anak-anak yang putus sekolah terlibat tauran di Kecamatan Seberang Ulu I.
Untuk itu pihaknya bersama jajaran kepolisian berusaha untuk melakukan pemberdayaan terhadap anak-anak putus sekolah.
“Maka dari itu ada 3 hal tadi yang menjadi isi Mou, kaitannya dengan anak-anak putus sekolah, balap liar dan juga penyalahgunaan Narkoba,” ujar Ratu Dewa.
Baca juga : Pj Walikota Palembang Tinjau Kantor Bawaslu dan KPU, Perintahkan OPD Bantu Sarana dan Prasarana
Baca juga : Ratu Dewa dan Kapolresta Palembang Tinjau Langsung Pos Pengamanan BKB
Bentuk kerjasama ini nantinya akan ditindaklanjuti Dinas Pendidikan, seperti anggota Polri yang menjadi narasumber dalam memberikan pembelajaran bagi anak-anak.
“Saya kira ini adalah sinergi bersama dengan Kapolres, sesuatu yang baru untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama,” ujar Ratu Dewa.
Sementara itu, Kapolrestabes Kombes Pol Harryo Sugihartono mengungkapkan bahwa, nantinya anak-anak putus sekolah juga akan diberikan pembekalan tentunya bertujuan untuk meminimalisir tindak kriminal seperti tawuran.
Pihaknya bersama Dinas Pendidikan akan berkolaborasi terkait pelatihan apa yang nantinya bisa diberikan di bidang pendidikan.
“Anak-anak yg mengikuti pelatihan tersebut juga mendapat pengawasan dari kami, harapan kita ini bisa menjadi pemicu bagi masyarakat dan pelajar yang lainya bahwa pemerintah peduli pada anak-anak putus sekolah sehingga partisipasi pemerintah semakin mendapat kepercayaan publik,” tutupnya. (*)