PALEMBANG – Barometer99.com,- Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kota Palembang Affan Prapanca melalui Kepala Bidang Perumahan Bambang Wicaksono mengungkap tingginya angka Backlog di Palembang dikarenakan harga lahan yang semakin mahal.
“Mungkin salah satu penyebabnya harga lahan yang mahal yang menjadikan kendala masyarakat tidak bisa memiliki rumah sendiri,”katanya saat diwawancarai dikantornya, Kamis (27/07/2023).
Sehingga terjadi, kata dia tidak seimbang antara permintaan dan pemenuhan dari sektor membangun yakni developer. Sedangkan pemerintah sendiri tidak untuk membangun yang membangun hanya pengembang.
Baca juga : Tahun Kedua Terapkan Kurikulum Merdeka, Ini Yang Di Lakukan MTsN 2 Palembang
“Di Palembang sendiri kita ketahui ada empat asosiasi salah satunya REI dan mereka sudah masif membangun rumah baik itu MBR maupun Komersial,”ucapnya.
Sedangkan pemerintah sendiri memiliki beberapa program untuk mengatasi permasalahan angka backlog dengan mempermudah pengembang untuk dalam administrasi seperti ruang membangun permukiman.
“Kita pemerintah itu menyediakan ruang-ruang diperbolehkan untuk membangun perumahan dan permukiman dengan memberikan ijin di Dinas PUPR,”ujarnya.
Baca juga : 5 Jenis Pajak Kota Palembang Capaiannya Diatas 50 Persen Sampai Dengan Juli 2023
Baca juga : Herman Deru Ajak REI Sumsel Masifkan GSMP di Sekitar Lingkungan Perumahan
Baca juga : Hadiri Sosialisasi PSU, Fitri Sindir Pihak Pengembang Belum Penuhi Hak Konsumen
Baca juga : DPD REI Sumsel Targetkan Bangun 17 Ribu Rumah MBR di Tahun 2023
Kemudian, lanjut Bambang, daya jangkau untuk memiliki rumah juga menjadi kendala, misalnya harga MBR 150 jt kalau masyarakat yang sudah memiliki uang bukan menjadi masalah, akan tetapi masyarakat yang belum memiliki uang maka disediakan oleh pemerintah kredit.
“Jika mereka (masyarakat) tidak memiliki penghasilan tetap maka akan menjadi kendala saat pengajuan kredit di bank,”sambung dia.
Nah, dengan demikian pemerintah tidak tutup mata, kementerian PUPR telah menyediakan fasilitas melalui komunitas.
“Sekarang ada program berbasis komunitas yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,”pungkasnya.
