Prabowo Pimpin Ratas Ekonomi, Belanja Negara Rp1.300 Triliun Disiapkan pada Kuartal IV
Jakarta, Barometer99.com — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran pemerintah dan otoritas keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan perekonomian nasional menjelang akhir tahun sekaligus mengevaluasi capaian dua tahun pemerintahan.
Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta pimpinan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembahasan difokuskan pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat pertumbuhan, dan memastikan kebijakan fiskal tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam keterangan pers seusai pertemuan, pemerintah menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia masih relatif stabil dan tangguh di tengah volatilitas serta ketidakpastian ekonomi global. Ketahanan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mengantisipasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.
Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan kinerja ekspor dari berbagai sektor, termasuk industri manufaktur. Berbagai hambatan yang menghambat aktivitas usaha dan perdagangan akan menjadi perhatian untuk mendorong daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Penguatan ekspor dinilai penting untuk memperluas pasar bagi produk dalam negeri, meningkatkan aktivitas industri, serta membuka peluang kerja. Upaya tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi sektor produktif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain membahas sektor perdagangan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sisa tahun anggaran 2026 menjadi salah satu agenda utama dalam rapat tersebut.
Pemerintah akan melakukan penelaahan terhadap belanja negara sekaligus memperkuat efisiensi anggaran agar penggunaannya semakin efektif dan tepat sasaran. Pada kuartal IV 2026, alokasi belanja diperkirakan mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sekitar Rp1.200 triliun.
Besarnya alokasi belanja pada akhir tahun tersebut diharapkan dapat menjaga perputaran ekonomi, mendukung aktivitas dunia usaha, serta memperkuat daya beli masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran agar belanja negara memberikan manfaat optimal.
Pemerintah memastikan anggaran tetap dialirkan untuk mendukung berbagai program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya program perlindungan sosial, bantuan pangan, penguatan kegiatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Belanja pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga mampu menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan menjelang pergantian tahun. Karena itu, keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kesinambungan belanja produktif menjadi perhatian dalam pengelolaan fiskal.
Di sektor keuangan, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang muncul akibat dinamika ekonomi global sekaligus memastikan sektor keuangan tetap mendukung kegiatan ekonomi domestik.
Stabilitas sektor keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor. Dengan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan sektor keuangan, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan tanpa mengabaikan pengelolaan risiko.
Rapat terbatas ini menjadi bagian dari evaluasi kebijakan ekonomi menjelang akhir tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan memberikan dampak yang lebih luas terhadap penciptaan lapangan kerja, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan ekspor, serta belanja negara yang lebih efektif, pemerintah berupaya menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Keberhasilan langkah tersebut pada akhirnya akan terlihat dari kemampuan perekonomian menjaga momentum pertumbuhan, mempertahankan stabilitas, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
