Pemeriksaan Haid Siswi SMPN 21 Surabaya Berpotensi Langgar HAM
Jakarta. Barometer99.com – Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi PKB, Mafirion Syamsuddin Rogo, menyoroti tindakan pemeriksaan menstruasi terhadap siswi SMPN 21 Surabaya yang dilakukan dengan cara mengangkat rok dan menurunkan celana dalam untuk memastikan siswi benar-benar sedang haid.
Menurut Mafirion, tindakan tersebut tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan kedisiplinan sekolah. Ada persoalan serius menyangkut hak asasi manusia, perlindungan anak, privasi, kehormatan, dan martabat peserta didik.
“Kalau benar pemeriksaan dilakukan dengan meminta siswi mengangkat rok dan menurunkan celana dalam, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hak privasi dan martabat anak. Tubuh anak bukan objek pemeriksaan untuk menguji kejujuran atau kedisiplinan,” tegas Mafirion.
Ia menjelaskan, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Sementara Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menjamin perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman setiap orang.
Selain itu, Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 UU Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan adanya perlindungan anak dari kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan.
“Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak justru menjadi tempat yang membuat anak merasa terancam, malu, dan kehilangan rasa aman terhadap tubuhnya sendiri,” ujarnya.
Mafirion menegaskan, alasan ingin mendidik kejujuran dan memastikan siswi menjalankan kewajiban beribadah tidak dapat membenarkan pemeriksaan terhadap bagian intim tubuh anak.
“Kejujuran harus dibangun melalui pendidikan karakter, komunikasi, dan keteladanan. Bukan dengan pemeriksaan fisik yang memasuki wilayah paling pribadi seorang anak. Agama mengajarkan kedisiplinan, tetapi juga mengajarkan penghormatan terhadap kehormatan manusia,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa siswi SMP umumnya masih berusia anak sehingga pendekatan pendidikan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child).
Menurutnya, pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan tidak cukup hanya menghentikan praktik tersebut. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur sekolah, pemeriksaan terhadap pihak yang bertanggung jawab, serta pemulihan psikologis apabila terdapat siswi yang mengalami tekanan atau trauma.
Mafirion meminta agar pemerintah melakukan beberapa langkah konkret. Diantarnya, menghentikan segala bentuk pemeriksaan fisik terhadap organ intim siswi untuk membuktikan menstruasi. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap kebijakan serta pihak yang menetapkan prosedur tersebut. Dan memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan kepada siswi yang merasa dirugikan.
Selain itu, dalam kasus ini harus dipastikan, tidak ada intimidasi, tekanan, maupun tindakan balasan terhadap siswi yang menyampaikan pengaduan.
Ia juga mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan perhatian terhadap persoalan ini agar tidak menjadi praktik serupa di sekolah lain.
“Jangan sampai atas nama kedisiplinan, kita justru mengajarkan anak bahwa tubuh dan kehormatannya boleh diperiksa oleh siapa saja yang memiliki kewenangan. Sekolah harus mendidik, bukan mempermalukan. Negara wajib memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan menghormati HAM,” tutup Mafirion. (Efendi)












