Umum  

Kawal Hilirisasi di Kaltim, Komisi XII Syafruddin Minta Desk Investasi Perketat Pengawasan Lingkungan

Kawal Hilirisasi di Kaltim, Komisi XII Syafruddin Minta Desk Investasi Perketat Pengawasan Lingkungan

Jakarta. Barometer99.com — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Syafruddin, menyambut positif rencana Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk meresmikan Desk Investasi Regional di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menyusul peluncuran desk serupa di Makassar, Semarang, dan Medan.

Menurut Syafruddin, kehadiran layanan pengawalan investasi terpadu di Balikpapan merupakan langkah strategis mengingat posisi Kalimantan Timur sebagai beranda Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus lumbung energi dan hilirisasi nasional. Namun, ia menegaskan bahwa percepatan perizinan harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.

“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Investasi yang memboyong Desk Investasi Regional ke Balikpapan setelah Makassar. Ini sangat relevan untuk memangkas sumbatan perizinan di lapangan. Namun, saya mengingatkan agar desk ini tidak sekadar menjadi karpet merah bagi pemodal besar tanpa memastikan dampak nyatanya bagi masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ketua DPW PKB Kalimantan Timur ini menekankan tiga poin krusial yang harus menjadi fokus utama pengawalan investasi di wilayah Kaltim melalui desk regional tersebut.

Pertama, prioritas tenaga kerja dan pengusaha lokal. Jadi, setiap proyek investasi yang dikawal wajib melibatkan tenaga kerja asli daerah serta menggandeng pelaku usaha dan UMKM lokal dalam rantai pasok industri.

Kedua, kepastian hukum dan transisi perizinan. Mengingat masih adanya dinamika penyesuaian regulasi perizinan berusaha (PP Nomor 28 Tahun 2025) dan sistem Online Single Submission (OSS), Desk Investasi di Balikpapan harus mampu menjadi pusat solusi (problem solver) yang cepat dan transparan bagi pelaku usaha di daerah.

Ketiga, kepatuhan lingkungan dan hilirisasi berkelanjutan. Sebagai anggota Komisi XII yang membidangi energi, sumber daya mineral, dan lingkungan hidup, Syafruddin meminta pengawasan ketat agar investasi sektor ekstraktif dan hilirisasi tetap tunduk pada standar perlindungan lingkungan serta reklamasi.

Baca Juga :  Mentoring Spesialis Perkuat Kompetensi FPKTP Tangani Kasus Dyspepsia

“Investasi yang masuk ke Kaltim harus berkualitas. Jangan sampai daerah kita hanya menanggung dampak ekologis dan sosialnya, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar. Kami di Komisi XII DPR RI akan mengawal langsung operasional Desk Investasi Balikpapan ini agar benar-benar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas legislator asal Dapil Kaltim tersebut.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tengah menggencarkan pembentukan Desk Investasi Regional di sejumlah titik strategis nasional guna mengawal percepatan realisasi proyek strategis dengan total nilai mencapai Rp100 triliun serta mengejar target investasi nasional tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. (Efendi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *