Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Suyudi Terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026, Sembilan Ketentuan Diubah

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Suyudi Terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026, Sembilan Ketentuan Diubah

JAKARTA, Barometer99.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada Senin (16/11/2026). Penerbitannya menjadi perhatian karena dilakukan menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir membenarkan penerbitan aturan baru tersebut. Ia juga mengakui bahwa salah satu pertimbangan utama perubahan regulasi itu adalah untuk mengakomodasi pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit yang sebelumnya berpangkat jenderal bintang empat.

Terdapat sejumlah perubahan penting dalam aturan tersebut, khususnya mengenai komposisi majelis sidang, mekanisme pemeriksaan, hak banding, hingga penempatan anggota Polri di tempat khusus.

Komposisi Majelis Sidang Diubah

Salah satu perubahan paling krusial terdapat pada Pasal 42. Dalam aturan sebelumnya, anggota Komisi Kode Etik Polri harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi dibandingkan terduga pelanggar.

Melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026, ketentuan tersebut diubah. Anggota KKEP maupun KKEP Banding kini dapat berasal dari personel berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

Perubahan ini membuka ruang bagi pembentukan majelis sidang etik terhadap perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat tanpa harus seluruh anggota majelis memiliki pangkat setara atau lebih tinggi.

Sidang Etik Bisa Dilaksanakan Secara Daring

Perubahan berikutnya terdapat pada Pasal 59 ayat (2). Jika sebelumnya sidang KKEP wajib dihadiri langsung oleh terduga pelanggar, kini kehadiran dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.

Baca Juga :  Rendam Konflik PTPN Dan SPBUN - SGN, Nasim Khan Dorong Solusi Tanpa Aksi Jalanan

Artinya, mekanisme persidangan dapat dilaksanakan secara daring apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

Selain itu, hak mengajukan banding juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya keluarga, termasuk istri atau suami, anak, dan orang tua dapat mengajukan banding, aturan baru membatasi hak tersebut hanya kepada pelanggar.

Masa Patsus Dipersingkat

Perubahan lainnya menyangkut masa penempatan anggota Polri di tempat khusus atau Patsus.

Dalam aturan lama, masa penempatan di tempat khusus dapat berlangsung paling lama 30 hari kerja. Melalui ketentuan baru, batas waktunya menjadi maksimal 20 hari kalender sejak anggota ditempatkan di tempat khusus.

Batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan juga mengalami penyesuaian, dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

Sementara itu, ketentuan mengenai kesempatan mengajukan pengunduran diri turut diperjelas, khususnya bagi anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Audit Investigasi Wajib Ditindaklanjuti Gelar Perkara

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga menambahkan ketentuan pada Pasal 15 mengenai tindak lanjut hasil audit investigasi.

Hasil audit tersebut harus ditindaklanjuti melalui gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

Langkah ini menjadi bagian dari penguatan mekanisme pengawasan internal dalam penanganan dugaan pelanggaran etik anggota Polri.

Penerbitan Perpol baru tersebut menjadi perhatian publik karena bertepatan dengan proses penanganan perkara yang melibatkan mantan pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.

Polri menyatakan sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya, meskipun tanggal pelaksanaannya belum diumumkan secara resmi.

Dengan perubahan regulasi ini, mekanisme penegakan kode etik Polri memiliki ketentuan yang memungkinkan proses persidangan terhadap perwira tinggi dengan pangkat tertinggi di institusi kepolisian tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca Juga :  Korem 044/Gapo Gelar Upacara 17-an, Kobarkan Semangat Nasionalisme dan Patriotisme

Perubahan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi penerapan prinsip kesetaraan di hadapan aturan internal Polri, bahwa proses penegakan kode etik harus berjalan berdasarkan ketentuan tanpa membedakan kedudukan maupun pangkat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *