Bamsoet Dorong TNI Kuasai Teknologi Perang Masa Depan dan Perkuat Industri Pertahanan
JAKARTA, Barometer99.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 5 Oktober 2026 merupakan saat yang tepat untuk menguatkan kembali hubungan antara TNI dan rakyat sebagai fondasi pertahanan negara. Peringatan tahun ini berlangsung ketika lingkungan strategis Indonesia menghadapi perubahan yang semakin cepat, mulai dari konflik kawasan, ancaman siber, kejahatan lintas negara, perang informasi hingga potensi bencana yang menuntut kehadiran negara secara cepat. Karena itu, kekuatan TNI harus diwujudkan menjadi kemampuan nyata menjaga kedaulatan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Kekuatan TNI pada akhirnya harus kembali kepada rakyat. TNI tidak boleh berjarak dari masyarakat karena sejarah TNI adalah sejarah perjuangan bersama rakyat. Namun kedekatan dengan rakyat harus berjalan seiring dengan peningkatan profesionalisme, disiplin, kemampuan tempur, kesejahteraan prajurit dan modernisasi pertahanan. TNI harus kuat menghadapi ancaman, tetapi pada saat yang sama tetap humanis dan dekat dengan rakyat yang dilindunginya,” ujar Bamsoet usai menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Senin (5/10/26).
Hadir antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-7 Joko Widodo, istri Presiden RI ke-4 Sinta Nuriyah Wahid, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta pimpinan lembaga negara lain.
Dalam peringatan HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo juga meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru sebagai bagian dari penguatan organisasi dan postur pertahanan TNI. Peresmian tersebut mencakup enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP), 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), dan tiga Batalyon Bantuan Tempur (Yon Banpur). Di lingkungan TNI AL dan TNI AU juga diresmikan sejumlah satuan baru, termasuk satu Brigade Infanteri Marinir, empat batalyon Marinir, satu Divisi Pasukan Gerak Cepat (Pasgat), satu brigade Pasgat, tiga batalyon Pasgat, satu skadron pendidikan, dua skadron udara dan dua satuan radar.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menuturkan, penambahan struktur satuan TNI harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas komando, mempercepat respons terhadap ancaman dan meningkatkan kehadiran negara di berbagai wilayah strategis. Enam Kodam baru tersebut meliputi Kodam XXV/Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau, Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha di Maluku Utara, Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah, dan Kodam XXX/Rinombara di Nusa Tenggara Barat.
“Peresmian enam Kodam baru dan ratusan satuan baru di tubuh TNI menunjukkan bahwa penguatan pertahanan harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Negara kepulauan sebesar Indonesia membutuhkan struktur komando yang mampu bergerak cepat, memahami karakter ancaman di setiap daerah dan memberikan respons yang tepat. Namun pembentukan satuan baru harus diikuti kesiapan personel, anggaran, sarana prasarana, alutsista dan sistem komando yang memadai agar benar-benar meningkatkan kemampuan pertahanan,” kata Bamsoet.
Penerima Brevet Baret Ungu Korps Marinir, Brevet Wing Penerbang Kelas I Pesawat Tempur, Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam, Brevet Baret Hitam Korps Brimob Polri, Brevet Hitam Badan Intelijen Negara dan Penerima Dharma Pertahanan Utama dari Menhan Prabowo Subianto ini memaparkan, kedekatan TNI dengan rakyat memiliki nilai strategis dalam sistem pertahanan semesta. Rakyat merupakan bagian penting dari kekuatan nasional ketika negara menghadapi ancaman. Karena itu, keberadaan TNI di tengah masyarakat melalui kegiatan teritorial, bantuan kemanusiaan, penanganan bencana, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, karya bakti dan berbagai kegiatan sosial harus dipandang sebagai bagian dari penguatan pertahanan nasional.
“Ketika prajurit hadir membantu masyarakat menghadapi bencana, membuka akses pelayanan kesehatan, membantu ketahanan pangan atau bergotong royong memperbaiki lingkungan, di situlah makna TNI bersama rakyat benar-benar terlihat. Kepercayaan publik lahir dari pengalaman nyata bahwa negara hadir ketika rakyat membutuhkan. Hubungan emosional antara TNI dan rakyat seperti ini harus terus ditingkatkan,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan bahwa kedekatan dengan rakyat harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas tempur. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis di kawasan Indo-Pasifik dengan wilayah laut yang luas dan berbatasan dengan banyak negara. Ancaman terhadap Indonesia pun semakin multidimensional. Perang modern tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan konvensional, tetapi juga teknologi nirawak, kecerdasan buatan, serangan siber, peperangan elektronik, satelit, disinformasi dan operasi hibrida. Karena itu, modernisasi TNI harus diarahkan untuk membangun kemampuan pertahanan yang mampu membaca dan menghadapi ancaman sebelum berkembang menjadi krisis.
“Perang masa depan bisa saja dimulai tanpa satu pun peluru ditembakkan. Infrastruktur digital dapat diserang, informasi publik dapat dimanipulasi, sistem pemerintahan dapat diganggu dan teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menciptakan kekacauan. Karena itu, TNI harus memiliki kemampuan membaca ancaman sejak dini. Modernisasi pertahanan harus mencakup siber, satelit, drone, kecerdasan buatan, sistem komando dan pengendalian, intelijen serta perang elektronik,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini juga menekankan pentingnya mengubah kebijakan pengadaan alutsista menjadi sarana untuk mempercepat kemandirian industri pertahanan nasional. Indonesia tidak boleh selamanya menjadi pasar bagi produk pertahanan negara lain. Pengadaan dari luar negeri harus mampu membuka ruang transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, riset dan pengembangan, serta keterlibatan industri dalam negeri. Apalagi pemerintah telah menempatkan penguatan industri pertahanan sebagai salah satu output strategis pertahanan 2026.
“Kita harus mulai melihat industri pertahanan sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional. Pembelian pesawat tempur, kapal perang, kendaraan tempur, radar, sistem komunikasi maupun teknologi pertahanan harus memberikan efek berganda bagi industri dalam negeri. Ada transfer teknologi, ada riset, ada lapangan pekerjaan dan ada kemampuan produksi yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan begitu, uang negara yang dibelanjakan untuk pertahanan sekaligus menjadi investasi bagi kemandirian industri pertahanan nasional,” pungkas Bamsoet. (*)
