DPRD NTB Terima Audiensi Bappenas, Bahas Isu Lingkungan Strategis dan Pembanguna Rendah Karbon
Mataram, Barometer99.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB menerima audiensi Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk memperkuat komitmen pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim di daerah.
Audiensi ini membahas berbagai isu strategis, termasuk kerusakan hutan, alih fungsi lahan, persoalan tambang, dan keterbatasan kewenangan daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
NTB menargetkan Net Zero Emission 2050, lebih cepat 10 tahun dari target nasional. DPRD NTB menyatakan dukungan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sekaligus mendorong sinergi pusat-daerah agar komitmen ini terwujud nyata dan berdampak.
Anggota DPRD NTB Akhdiansyah mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB untuk memperbanyak tenaga pengawas hutan. “Jika pemerintah provinsi NTB tidak mampu, maka pihaknya menyarankan agar lebih aktif melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar pembukaan hutan di Pulau Sumbawa tidak berkurang terus setiap tahunnya,” ujar Akhdiansyah.
Kendati demkian, ia minta agar Pak Gubernur NTB segera melakukan rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan aparat penegak hukum TNI/Polri.
Sementara Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan isu deforestasi memang masih menjadi persoalan besar di NTB.
“Kondisi ini bukan semata-mata karena kebijakan pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat,” bebernya. Di sisi lain, dikatakannya, persoalan hutan juga tidak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten tapi kewenangan pemerintah provinsi juga.
“Sementara jumlah polisi hutan sangat terbatas,” katanya. Tidak hanya itu, Isvie juga menyinggung masalah izin tambang. Dikatakannya, karena izin tambang itu kan ada di pusat. Bukan di daerah. Masalahnya pusat juga asal memberikan izin tanpa mengetahui kondisi daerah.
Ia juga mendorong pemprov melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB untuk memperbanyak petugas penjaga hutan atau KPH. “Bagaimana bisa maksimalkan bekerja sementara upaya yang membutuhkan percepatan pengawasan hutan sangat terbatas,” pungkasnya. (red).
