Aliansi Masyarakat Sumsel Datangi Kantor Gubernur, Pertanyakan Dana Rp100 Miliar untuk Penanganan Karhutla
PALEMBANG, Barometer99.com — Aliansi Masyarakat Sumatera Selatan bersama GENCAR Indonesia, mahasiswa, dan sejumlah warga mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jumat (2/10/2026). Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel mengambil langkah lebih serius dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Aksi tersebut sempat memanas setelah massa menerobos dan merobohkan pagar pembatas di area Kantor Gubernur Sumsel. Massa berupaya menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur Sumsel Herman Deru terkait kondisi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan.
Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Sumsel, Sukma Hidayat, mempertanyakan penggunaan dana sebesar Rp100 miliar yang menurut mereka telah disalurkan pemerintah pusat untuk penanganan persoalan karhutla di Sumsel.
“Seluruh masyarakat tahu, pemerintah pusat mengirimkan dana sebesar Rp100 miliar. Ke mana uang ini sekarang? Ini sudah keadaan darurat. Apakah masih harus menunggu regulasi yang berlaku, tender dan lain-lain yang membutuhkan waktu lama?” kata Sukma.
Menurutnya, kondisi di lapangan membutuhkan respons cepat dari pemerintah. Ia menilai penanganan tidak semestinya hanya menunggu proses administratif berjalan, sementara masyarakat terus terdampak kabut asap.
Sukma juga menyampaikan adanya laporan mengenai meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada kelompok balita. Ia menyebut berdasarkan data yang diterima pihaknya dari masyarakat, sekitar 29.900 balita dilaporkan terdampak ISPA dalam beberapa waktu terakhir.
“Ini sudah sekian lama, tetapi tindakan masih minim. Data yang kami terima dari masyarakat minggu ini, sudah ada sekitar 29.900 balita yang terkena ISPA dan beberapa balita serta orang tua dilaporkan meninggal,” ujarnya.
Selain itu, Sukma mengklaim pihaknya menerima informasi mengenai sekitar 10.000 pasien ISPA dari sejumlah rumah sakit. Ia meminta pemerintah memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara maksimal.
“Kami juga mendapatkan temuan bahwa masyarakat pengguna KIS untuk berobat justru mendapat perlakuan yang memprihatinkan. Bahkan ada yang tidak diterima menggunakan KIS tersebut,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak Gubernur Sumsel Herman Deru mengambil tindakan lebih tegas terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan persoalan karhutla.
Sukma menilai penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak hanya menyasar masyarakat atau petani.
“Kami meminta tindakan tegas Gubernur Sumsel Herman Deru. Sejauh ini belum ada tindakan tegas yang dilayangkan kepada korporasi terkait. Korporasi baru disidik, sementara yang dijadikan tersangka oleh Polda Sumsel adalah perorangan atau petani,” ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat tidak ingin persoalan karhutla hanya berujung pada penindakan terhadap warga, sementara pihak korporasi yang diduga terlibat tidak mendapatkan penanganan yang sama.
“Jangan sampai hanya masyarakat yang menjadi korban sementara korporasi dibiarkan. Kalau pemerintah benar-benar serius menangani masalah ini, masih banyak solusi yang bisa dilakukan. Kami pun siap membantu dan mendukung upaya pemerintah,” pungkas Sukma.
Aksi tersebut menjadi bentuk desakan masyarakat agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret menghadapi karhutla dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan.
Qory/Red.
