Umum  

Anggota Komisi XI DPR, Amin Ak Dorong Kedaulatan Digital Perbankan Dan Mitigasi Risiko AI

Anggota Komisi XI DPR, Amin Ak Dorong Kedaulatan Digital Perbankan Dan Mitigasi Risiko AI

Jakarta. Barometer99.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, mengingatkan perbankan nasional agar memperkuat kedaulatan digital dan serius mengelola risiko kecerdasan buatan (_artificial intelligence_/AI). Menurutnya, inovasi AI tanpa kendali yang memadai bisa memicu risiko besar bagi sistem keuangan.

Peringatan ini merujuk pada laporan _Digital Sovereign AI and the Future of Trusted Banking_ dari PERBANAS, IBM, dan Kiara.

Politisi PKS yang menjadi Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa kedaulatan digital tidak berhenti pada tempat data disimpan. Bank harus bisa membuktikan bahwa mereka mengendalikan data, model AI, dan keputusan yang dihasilkan sistemnya.

Pandangan ini sejalan dengan 70% bankir Indonesia yang memaknai kedaulatan digital sebagai kendali atas data, teknologi, dan sistem.

Laporan tersebut menunjukkan jarak antara kesadaran dan kesiapan kalangan perbankan nasional. Laporan menyebut sebanyak 73% bankir menilai kedaulatan digital sebagai prioritas strategis.

Selain itu kematangan tata kelola AI baru 55%, atau skor 2,74 dari 5. Fakta lainnya, hanya 4% bank yang menerapkan AI dengan tata kelola formal secara menyeluruh.

“Ini celah yang harus segera direspons oleh pemerintah, regulator, dan pelaku industri,” ujar Amin. Jum’at (20/11/2026).

*Bank Besar AS Blokir Agen AI*

Kekhawatiran ini nyata seiring maraknya agen AI pribadi, seperti Meta Muse, yang dapat mengurus transaksi perbankan atas nama nasabah. Citigroup, Bank of America, dan Morgan Stanley baru-baru ini memblokir akses agen AI pihak ketiga ke akun nasabah.

Sebabnya, agen tersebut masuk memakai _username_ dan password nasabah. Praktik ini mengaburkan tanggung jawab atas transaksi.

Baca Juga :  DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya Bidik Tambahan Kursi DPR, Raja Ampat Jadi Prioritas

Bank khawatir dana nasabah dipindahkan tanpa kendali pemilik akun demi mengejar bunga lebih tinggi, dan bank menanggung akibatnya bila terjadi salah perintah atau aktivitas tidak sah.

“Begitu AI memegang kata kunci dan nama pengguna, agen AI berpotensi bertindak terlalu jauh di luar kendali pemegang akun,” tegasnya.

Namun, melarang agen AI bukan solusi. Bank yang menjauhi AI berisiko kehilangan daya saing.

Wakili Rakyat dari Dapil Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) itu mendorong perbankan nasional menerapkan tiga langkah penting.

Pertama, _personal agent protocol_ dan otentikasi OAuth. Bank dapat mengenali agen AI secara resmi dan membatasi aksesnya, misalnya hanya untuk melihat saldo. Nasabah tak perlu lagi membagikan kata sandi.

Kedua, perlindungan privasi dan aliran data lintas batas. Sebanyak 82% bankir menilai privasi data sebagai risiko AI paling kritis, di atas keamanan siber (44%) dan regulasi (41%). Data nasabah berisiko keluar negeri saat aplikasi bank mengakses model AI lewat API milik penyedia asing.

Bank perlu mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan mengawasi kontrak teknologi agar data domestik tidak bebas dipakai melatih model pihak ketiga.

Ketiga, percepatan peta jalan dan etika AI. Bank tidak boleh hanya mengandalkan evaluasi bawaan penyedia AI asing, tetapi harus menguji bias, keamanan, dan etika model dengan data dan konteks lokal Indonesia.

“Kami di DPR mendorong semua pemangku kepentingan terus mengawasi transformasi digital dan memastikan adopsi AI, termasuk pendelegasian transaksi lewat asisten pintar, memajukan ekonomi digital tanpa mengorbankan keamanan nasabah dan kedaulatan negara,” pungkasnya. (Efendi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *