Jangan Sampai Demak Jadi ‘Mangkuk Raksasa’ Air Hujan, Komisi IV Dukung Percepatan Tanggul Laut
Jakarta. Barometer99.com — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana percepatan pembangunan tanggul laut (giant sea wall) pada Segmen 12 di pesisir Kendal, Semarang, hingga Demak sepanjang sekitar 69,81 kilometer, khususnya prioritas tahap pertama pada subsegmen 12.2 Semarang–Demak sepanjang 39,21 kilometer. Langkah strategis tersebut dinilai sangat mendesak setelah sempat tertunda sejak tahun 1995, sementara masyarakat pesisir Demak terus terancam banjir rob yang merusak harta benda maupun keselamatan jiwa.
“Jadi, akses nelayan tradisional harus menjadi prioritas untuk menunjang keberlangsungan penghidupan dan perekonomian masyarakat pesisir Demak,” tandas Hindun Anisah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Meski mendukung penuh percepatan proyek strategis tersebut, Hindun menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tanggul laut sangat bergantung pada ketepatan teknis, perlindungan ekonomi nelayan kecil, serta transparansi tata kelola Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ). Ia menyoroti ketimpangan alokasi dalam rencana anggaran BOPPJ Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp481,105 miliar yang dinilai masih kurang berpihak pada pemberdayaan warga terdampak langsung.
“Nah kami tekankan pula, anggaran mitra harus diprioritaskan karena apabila dibandingkan dengan anggaran infrastruktur sebesar Rp296,38 miliar, anggaran untuk komunitas masyarakat pesisir hanya Rp7,91 miliar atau hanya sekitar 1,64 persen. Ini kan terlihat perhatian anggaran terhadap pemberdayaan masyarakat masih relatif kecil,” imbuhnya.
Legislator PKB asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Demak, Jepara, dan Kudus itu turut mengingatkan bahwa efektivitas tanggul laut tidak akan optimal tanpa diimbangi penanganan penurunan muka tanah (land subsidence). Pemerintah didesak memperketat regulasi pengambilan air bawah tanah, terutama di sektor industri, agar kawasan yang dikelilingi tanggul raksasa tidak justru mengalami genangan parah dari arah daratan.
“Tanpa pengendalian penggunaan air bawah tanah tersebut, wilayah Demak dikhawatirkan berubah menjadi mangkuk raksasa yang tergenang air hujan dari darat. Ketepatan teknis dan pengendalian penurunan muka tanah harus berjalan beriringan dengan pembangunan fisik tanggul,” tukas Hindun.
Lebih lanjut, ia memastikan Komisi IV DPR RI akan mengawal ketat perencanaan proyek tanggul laut Pantura Jawa yang membentang sepanjang 575 kilometer di lima provinsi dan terbagi dalam 15 segmen tersebut. Sinergi antara BOPPJ, kementerian terkait, dan pemerintah daerah diwajibkan menjamin kesejahteraan komunitas pesisir tetap terlindungi selama proses konstruksi hingga operasional berlangsung.
“Keberhasilan pembangunan tanggul laut bukan hanya diukur dari berdirinya konstruksi fisik, tetapi juga sejauh mana proyek ini melindungi ruang hidup nelayan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Komisi IV DPR akan terus mengawal transparansi tata kelola dan keberpihakan anggaran BOPPJ agar manfaatnya dirasakan nyata oleh warga Demak dan sekitarnya,” pungkas Hindun Anisah. (Efendi)












