Komisi I Iman Minta Pemerintah Perjelas Kriteria Kanal Profesional dalam RUU Penyiaran
Jakarta. Barometer99.com — Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Iman Sukri, meminta pemerintah memperjelas kriteria kanal profesional yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Kejelasan tersebut diperlukan agar kreator konten, pelaku UMKM, dan masyarakat memiliki kepastian hukum mengenai batas aktivitas penyiaran yang wajib diatur dan berizin.
Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan paraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sejak 9 November 2026. DIM tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPR.
Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menyatakan bahwa akun pribadi, vlog keluarga, dan kreator UMKM tidak otomatis dikategorikan sebagai penyiaran yang wajib berizin. Pemerintah menyebut pengaturan akan difokuskan pada kanal profesional yang beroperasi layaknya televisi, dengan karakteristik memiliki redaksi, jadwal tayang tetap, monetisasi besar, dan audiens jutaan.
“Penegasan pemerintah bahwa akun pribadi tidak menjadi objek pengaturan tentu penting. Namun, prinsip dan kriterianya harus jelas sejak di undang-undang. Jangan sampai aturan turunannya justru membuka ruang tafsir yang berbeda-beda,” kata Iman.
Menurutnya, kriteria kanal profesional harus diterjemahkan ke dalam indikator yang objektif dan terukur. Misalnya, terkait jumlah audiens, skala monetisasi, pola pengelolaan konten, serta lembaga yang berwenang menentukan suatu kanal masuk kategori profesional.
“Kalau yang dimaksud kanal profesional, ukurannya harus jelas. Berapa jumlah audiensnya, bagaimana standar monetisasinya, dan siapa yang berwenang menilai. Kreator kecil dan pelaku UMKM jangan sampai dibuat bingung atau harus menebak-nebak,” tegasnya.
Iman juga meminta agar penyusunan aturan turunan yang mengatur kriteria tersebut dikonsultasikan dengan DPR. Dengan demikian, batasan dan indikatornya dapat disepakati bersama serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.
Selain itu, ia mendorong agar pembagian kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dipertegas dalam RUU Penyiaran. Jangan sampai pengaturan yang tidak jelas justru membuat kreator menghadapi tumpang tindih pengawasan.
Ia menegaskan, pelindungan anak dan penerapan standar isi siaran merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Namun, upaya tersebut harus tetap mempertimbangkan kepastian hukum, kebebasan berekspresi, dan ruang tumbuh bagi para kreator digital. (Efendi)












