Umum  

Atur Solidaritas Sosial dan Pro-Pemberdayaan, Pakar Nilai UU SJSN Terapkan Sosialisme Islam

Atur Solidaritas Sosial dan Pro-Pemberdayaan, Pakar Nilai UU SJSN Terapkan Sosialisme Islam

Jakarta. Barometer99.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi publik Majelis Ilmu Sosialisme Islam dengan tema” Dari Jaminan Kesehatan Menuju Hak Kesehatan Universal” di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Kegiatan yang digawangi DPN Garda Bangsa ini menghadirkan narasumber KH. Abdul Mun’im DZ (Pakar Pemikiran Islam), Mickael Bobby Hoelman (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN), Timboel Siregar (Tokoh Serikat Buruh dan Ahli Jaminan Sosial), serta Zainul Munasichin (Anggota Komisi IX DPR RI FPKB).

Mickael mengatakan dalam paparannya bahwa jaminan sosial khususnya perlindungan kesehatan masyarakat belum sepenuhnya bisa mengakomodir kebutuhan kesehatan masyarakat. Ia terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya warga miskin.

“Sosialisme Islam mengajarkan hak kesehatan sebagai hak bersama (Universal). Dalam UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) sejalan dengan pemikiran dalam sosialisme islam. Salah satunya solidaritas sosial dan negara menjamin hak kesehatan warga miskin melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran),” kata Mickael.

Namun, menurut data DJSN saat ini sekitar 51 juta peserta tidak aktif. Artinya, kata Mickael, peserta yang tidak aktif tersebut tidak bisa berobat menggunakan jaminan sosial sehingga harus diaktifkan kembali.

Mickael pun mendorong persoalan pemerataan jaminan sosial ini bisa diselesaikan lebih cepat. Ia turut mendorong negara hadir untuk membantu pekerja non formal mendapatkan jaminan sosial kesehatan.

“Kita mengusulkan pemerintah membuat Lembaga Pengelola Dana Kesehatan (LPDK) untuk membantu warga miskin yang kesulitan mendapatkan hak kesehatannya. Usulan ini mencontoh dua negara yang sudah melakukannya, yakni Singapura dan Arab Saudi,” ujarnya.

Sementara itu, Timboel menyampaikan praktek UU SJSN sudah relevan dengan Sosialisme Islam. H.O.S Tjokroaminoto menyampaikan soal pemerataan, termasuk fasilitas kesehatan.

Baca Juga :  Kodim 1310/Bitung Menyelenggarakan Program KKRI TW III TA. 2026 di SMA Negeri 1 Kauditan Kab. Minahasa Utara

“Menurut pemikiran sosialisme islam H.O.S. Tjokroaminoto, pemerataan kesehatan masih banyak yang harus diperbaiki,” kata Timboel.

Ia menegaskan, prinsip gotong royong harus diterapkan dalam jaminan sosial. Menurutnya, masyarakat mampu harus disiplin membayar iuran agar warga miskin bisa terbantu.

“Saya kurang setuju jaminan sosial warga miskin dibantu negara. Tapi, prinsip gotong royong warga yang mampu harus disiplin bayar iuran untuk membantu warga miskin. Seharusnya begitu,” ujarnya.

“Tapi saya mendorong masyarakat miskin desil 1-5 tetap ditanggung APBN,” tambahnya. (Efendi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *