Setelah 18 Tahun Dinantikan, RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan! Langkah Besar Prabowo Berantas Korupsi

Setelah 18 Tahun Dinantikan, RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan! Langkah Besar Prabowo Berantas Korupsi

JAKARTA, Barometer99.com – Penantian panjang selama 18 tahun akhirnya mencapai babak penting. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah menyampaikan laporan pembahasan RUU, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan regulasi tersebut.

Persetujuan peserta rapat kemudian disambut ketukan palu pimpinan sidang sebagai tanda disetujuinya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Keputusan bersejarah ini menjadi babak baru dalam upaya memperkuat sistem pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia, khususnya dalam mengembalikan aset hasil kejahatan yang selama ini merugikan keuangan negara maupun masyarakat.

Apresiasi untuk Presiden Prabowo dan Pimpinan DPR

Keberhasilan membawa RUU Perampasan Aset hingga tahap pengesahan tidak terlepas dari proses panjang pembahasan antara pemerintah dan DPR RI.

Apresiasi khusus patut diberikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, serta seluruh jajaran Komisi III DPR RI yang telah mendorong penyelesaian regulasi tersebut.

Sebelumnya, pada Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama untuk dilanjutkan ke rapat paripurna.

Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap kelanjutan pembahasan RUU tersebut. Rapat pengambilan keputusan tingkat pertama dipimpin Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Baca Juga :  Komdigi Batasi Medsos Usia 16 Tahun, NTB Dukung Perlindungan Anak

Proses pembahasannya juga melibatkan berbagai pihak. Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025.

Perkuat Pemberantasan Korupsi dan Pemulihan Aset Negara

Salah satu tujuan utama regulasi ini adalah memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri, menyita, merampas, mengelola, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

RUU tersebut juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi yang ditentukan undang-undang, dengan tetap melalui mekanisme dan pengawasan pengadilan.

Selain tindak pidana korupsi, ruang lingkup pengaturan juga mencakup tindak pidana lain, termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta menimbulkan banyak korban.

Regulasi ini turut mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pengelolaan aset secara profesional, serta pembentukan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Dengan disahkannya RUU tersebut oleh DPR, Indonesia memasuki tahap baru dalam memperkuat instrumen hukum untuk memastikan hasil kejahatan tidak dapat dengan mudah dinikmati oleh para pelakunya.

Setelah menunggu selama 18 tahun, pengesahan ini menjadi momentum penting bagi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penyelamatan kekayaan negara.

Negara tidak boleh kalah dari koruptor. Aset hasil kejahatan harus dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *