Prabowo Ingin 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Kapolri Suyudi Siapkan Bareskrim dan Baintelkam
JAKARTA Barometer99.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan kesiapan Polri mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dapat dinikmati negara.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, Kapolri menyiapkan langkah pengawasan dan pendataan terhadap aktivitas pertambangan, khususnya terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang perlu mendapat perhatian dan penertiban.
Suyudi mengatakan, Polri akan mengoptimalkan peran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) untuk melakukan pendataan serta pemetaan terhadap izin usaha pertambangan di berbagai wilayah Indonesia.
Pendataan tersebut diperlukan untuk menentukan perusahaan atau aktivitas pertambangan yang menjadi prioritas pengawasan dan penertiban, terutama apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
“Itu tentunya nanti akan didata dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan mendata mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi di Mabes Polri, sebagaimana dikutip dari tayangan Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan kesiapan institusi Polri untuk mengambil peran dalam mengawal kebijakan pemerintah di sektor pertambangan. Langkah pendataan dan pemetaan menjadi tahap awal untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Arahan Presiden Prabowo mengenai porsi 70 persen hasil pertambangan untuk negara menjadi perhatian serius, mengingat Indonesia memiliki kekayaan mineral dan sumber daya alam yang sangat besar.
Pengelolaan sektor pertambangan diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, pengawasan terhadap kepatuhan perizinan, tata kelola pertambangan, serta potensi penyimpangan menjadi bagian penting yang perlu diperkuat.
Keterlibatan Bareskrim dan Baintelkam diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan persoalan secara lebih terarah, sehingga langkah penertiban dapat dilakukan berdasarkan data dan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Polri juga memiliki peran strategis dalam memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, proses penegakan hukum dapat dilakukan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Dengan dukungan aparat penegak hukum, pemerintah diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan alam sekaligus memastikan sumber daya pertambangan Indonesia memberikan kontribusi maksimal bagi kepentingan nasional.












