Umum  

DPRD NTB Kawal Pembahasan APBD 2027 Rp6,22 Triliun, Prioritaskan Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan

DPRD NTB Kawal Pembahasan APBD 2027 Rp6,22 Triliun, Prioritaskan Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan

Mataram-NTB, Barometer99.com- DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 senilai Rp6,22 triliun. Pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, penguatan pendapatan asli daerah (PAD), serta efektivitas belanja menjadi sejumlah isu strategis yang mendapat perhatian dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi NTB.

Pembahasan tersebut memasuki tahapan penting setelah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTB terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026).

Sehari kemudian, Selasa (17/11/2026), Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan jawaban pemerintah atas berbagai catatan, kritik, dan masukan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Sebelumnya, Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam rapat paripurna pada 9 November 2026 yang dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah NTB tahun anggaran 2027 direncanakan mencapai Rp6,22 triliun atau meningkat 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp5,62 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,128 triliun, pendapatan transfer Rp2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp114,24 miliar.

Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,06 triliun atau meningkat 5,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan proyeksi tersebut, RAPBD 2027 mencatat surplus sekitar Rp162,7 miliar.

Dari sisi prioritas pembangunan, pemerintah mengalokasikan Rp745,25 miliar untuk akselerasi pengentasan kemiskinan. Anggaran tersebut diarahkan pada penguatan ekonomi produktif keluarga miskin, perlindungan sosial, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Baca Juga :  Kedekatan Babinsa Dengan Masyarakat Binaannya

Intervensi pengentasan kemiskinan terutama diarahkan pada 106 desa kantong kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Sehat, dan NTB Cerdas.

Selain itu, pemerintah merencanakan anggaran Rp110,38 miliar untuk ketahanan pangan dan energi, Rp89,49 miliar untuk penguatan ekosistem industri agromaritim dan hilirisasi, serta Rp487,88 miliar untuk pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

*Fraksi Berikan Catatan Kritis*

Dalam tahapan pembahasan, fraksi-fraksi DPRD NTB memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan kebijakan anggaran tersebut.

Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Ali Usman Ahim, mengingatkan agar peningkatan target pendapatan daerah tidak hanya didasarkan pada proyeksi, tetapi harus ditopang potensi riil dan basis data yang kuat.

“Kami mendesak agar kenaikan target ini didukung oleh potensi riil dan basis data yang kuat, bukan sekadar optimisme fiskal di atas kertas,” ujar Ali dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026).

Gerindra juga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengakomodasian aspirasi masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

“Bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengakomodasian aspirasi masyarakat melalui pokir? Kami ingin menegaskan bahwa kami mendukung sepenuhnya upaya KPK dan inspektorat dalam memperbaiki tata kelola pokir DPRD,” kata Ali.

Fraksi Gerindra turut meminta penjelasan terbuka terkait penghapusan anggaran Pokir senilai Rp120 miliar yang sebelumnya menjadi persoalan dalam pembahasan anggaran.

“Jika Rp 120 miliar anggaran pokir dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, kita harus bertanya. Proses penganggaran itu bisa sampai masuk dalam APBD dan DPA perangkat daerah apakah kesalahan itu sepenuhnya berada pada anggota DPRD?” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui TGH Muhannan Mu’min Mushonnaf menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.

PKS mencatat pendapatan transfer direncanakan meningkat sekitar 20,01 persen, sedangkan PAD hanya naik sekitar 3,44 persen.

Baca Juga :  Babinsa Pererat Hubungan Dengan Masyarakat

“PKS meminta strategi konkret pemerintah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah tanpa membebani masyarakat,” kata Muhannan.

PKS juga menyoroti belanja pegawai yang direncanakan mencapai Rp2,306 triliun atau sekitar 38,05 persen dari total belanja daerah. Fraksi tersebut meminta adanya peta jalan penataan belanja pegawai agar selaras dengan ketentuan nasional.

*Pemerintah Tanggapi Masukan Fraksi*

Menanggapi berbagai catatan tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan seluruh kritik, saran, dan masukan fraksi-fraksi menjadi perhatian pemerintah dalam penyempurnaan RAPBD 2027.

Dalam jawaban pemerintah pada rapat paripurna 17 November, Gubernur juga menekankan pentingnya efektivitas belanja, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah menggunakan sejumlah indikator dalam menentukan pemerataan pembangunan, di antaranya jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur, kerawanan bencana, serta potensi ekonomi wilayah.

Gubernur menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” demikian penegasan Gubernur NTB.

Pemerintah juga menyatakan terbuka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap berbagai persoalan yang masih memerlukan pendalaman dalam tahapan pembahasan bersama DPRD.

Dengan demikian, pembahasan RAPBD NTB 2027 menjadi ruang bagi DPRD untuk menjalankan fungsi anggaran melalui pencermatan terhadap target pendapatan, alokasi belanja, serta kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. (red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *