Umum  

Proyek Geothermal Songgoriti, Fraksi PKB Minta ESDM Kaji Ulang

Proyek Geothermal Songgoriti, Fraksi PKB Minta ESDM Kaji Ulang

Jakarta. Barometer99.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hasanuddin Wahid, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan ulang rencana proyek panas bumi (geothermal) di kawasan Songgoriti, Kota Batu, Jawa Timur. Ia mendorong pembatalan proyek tersebut dengan mempertimbangkan kondisi permukiman, kelestarian lingkungan, dan kekhawatiran masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Hasanuddin menyusul kembali mencuatnya polemik rencana pengembangan panas bumi di Songgoriti. Kawasan tersebut merupakan salah satu destinasi wisata lama di Kota Batu yang memiliki permukiman penduduk, sumber mata air panas, serta situs bersejarah Candi Songgoriti.

“Saya meminta Kementerian ESDM mempertimbangkan ulang rencana proyek geothermal Songgoriti. Sebaiknya proyek tersebut dibatalkan saja. Kondisi wilayah dan kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Politikus yang akrab disapa Cak Udin itu menilai rencana proyek panas bumi di Songgoriti perlu ditinjau kembali karena kawasan tersebut telah menjadi tempat tinggal masyarakat sekaligus pusat kegiatan pariwisata. Menurutnya, pemerintah harus memperhitungkan potensi dampak eksplorasi terhadap kehidupan warga sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan proyek.

“Songgoriti itu kawasan padat penduduk. Di sana ada permukiman warga, kawasan wisata, dan situs Candi Songgoriti yang harus dilindungi. Semua itu perlu menjadi pertimbangan serius sebelum pemerintah memutuskan kelanjutan proyek,” ujarnya.

Hasanuddin juga menyoroti kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan terganggunya sumber mata air dan kondisi lingkungan. Kota Batu merupakan bagian dari kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat Malang Raya dan wilayah sekitarnya.

Selain persoalan lingkungan, Hasanuddin mengingatkan bahwa keberatan masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah maupun calon investor. Menurutnya, rencana investasi tidak cukup hanya mempertimbangkan potensi sumber daya panas bumi tanpa memperhitungkan kondisi sosial dan kepentingan warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

Baca Juga :  Kemenkum Pastikan Posbankum Telah Menjangkau Seluruh Desa di Indonesia

“Kalaupun ada investor yang berminat, mereka tentu harus memperhitungkan risiko ketika masyarakat menolak. Jangan sampai proyek dipaksakan tanpa mempertimbangkan kekhawatiran dan kepentingan warga,” katanya.

Berdasarkan pengumuman Kementerian ESDM pada 19 November 2025, Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti seluas 20.340 hektare mencakup Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar, dengan rencana kapasitas pengembangan sebesar 40 megawatt listrik. Pelelangan pada 2025 dinyatakan gagal karena tidak ada badan usaha yang mendaftar. Namun, dokumen Ditjen EBTKE masih mencantumkan rencana pelelangan ulang yang kembali menjadi perhatian masyarakat.

Hasanuddin mendesak Kementerian ESDM membatalkan rencana proyek geothermal Songgoriti dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, keberadaan permukiman, situs bersejarah, dan aspirasi masyarakat.

“Saya berharap Kementerian ESDM mengambil keputusan untuk membatalkan proyek tersebut. Jangan sampai keputusan yang diambil justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat Songgoriti di kemudian hari,” pungkasnya. (Efendi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *