Bareskrim Terbitkan Laporan Polisi Khusus Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
JAKARTA, Barometer99.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengambil langkah serius dalam mengusut dugaan tindak pidana makar yang berkembang dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan laporan polisi (LP) khusus untuk mendalami dugaan tindak pidana makar yang diduga berkaitan dengan perkara penyadapan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Asep saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Asep, penerbitan laporan polisi khusus tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang dinilai cukup untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana makar.
Laporan tersebut menyasar empat orang yang sebelumnya telah ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
“Jadi, kemarin kami sudah menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap para terduga pelaku, yaitu empat orang yang sudah ditangani oleh Dittipidsiber,” ungkap Asep.
Ia menegaskan, penyelidikan dugaan makar tersebut masih terus dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan jumlah pihak yang didalami bertambah apabila ditemukan fakta maupun bukti baru dalam proses penyidikan.
Dalam penanganan perkara ini, Bareskrim membentuk tim gabungan yang melibatkan Direktorat Tindak Pidana Siber dan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum).
Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak lain serta maksud dan tujuan di balik aktivitas penyadapan terhadap Presiden.
Penyidik juga melibatkan sejumlah ahli, mulai dari pakar hukum pidana hingga ahli hukum tata negara, guna mengkaji terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana makar dalam perkara tersebut.
Selain itu, koordinasi dengan pihak kejaksaan turut dilakukan untuk memastikan konstruksi hukum perkara disusun secara cermat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Periksa Puluhan Saksi
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa puluhan saksi dalam rangkaian penyelidikan dugaan makar.
Sebanyak 28 saksi sebelumnya telah diperiksa melalui penanganan di Direktorat Tindak Pidana Siber. Kemudian, penyidik menambah pemeriksaan terhadap sekitar 10 saksi lainnya.
Dengan demikian, total terdapat sekitar 38 saksi yang telah dimintai keterangan untuk memperdalam dugaan tindak pidana tersebut.
Pemeriksaan dilakukan guna mengumpulkan keterangan dan mencocokkan berbagai fakta yang berkaitan dengan dugaan adanya perbuatan bersama-sama atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Dalam pengembangannya, penyidik turut mendalami dugaan perencanaan, perintah, serta tujuan dari aktivitas penyadapan yang menjadi pokok perkara.
Dugaan Makar Masih Didalami
Adapun penyelidikan dugaan makar ini merupakan pengembangan tersendiri dari penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta dugaan penghilangan dokumen elektronik.
Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebelumnya juga menyampaikan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan turut serta, perbuatan bersama-sama, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Namun, kepolisian menegaskan bahwa dugaan adanya upaya menggulingkan pemerintahan masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Penyidik harus memastikan hubungan antara aktivitas penyadapan, maksud dan tujuan tindakan tersebut, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pidana makar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Perkembangan perkara ini menjadi perhatian publik setelah kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Bareskrim memastikan proses hukum terus berjalan dengan mengedepankan pembuktian, pemeriksaan saksi, pendalaman keterangan ahli, serta pengumpulan alat bukti.
Polri juga membuka kemungkinan adanya perkembangan baru seiring berjalannya penyelidikan. Dengan demikian, seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut akan didalami berdasarkan fakta hukum yang ditemukan penyidik.
