DPRD NTB Tetapkan Tujuh Nama Calon KPID NTB dan Akan Serahkan pada Gubernur
Mataram-NTB- Barometer99.com, Proses seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2029 telah menuntaskan tahapan di DPRD NTB. Sebanyak tujuh nama hasil pemeringkatan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) resmi diserahkan kepada Gubernur NTB, Rabu (11/11/2026).
Penyerahan tersebut menjadi penanda beralihnya proses seleksi dari tahapan legislatif menuju penetapan administratif oleh gubernur. Selanjutnya, Gubernur NTB akan menerbitkan Keputusan Gubernur sebagai dasar pelantikan tujuh anggota KPID terpilih.
Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mengatakan tujuh nama tersebut ditetapkan melalui mekanisme pemeringkatan setelah seluruh calon mengikuti rangkaian seleksi, termasuk uji kelayakan dan kepatutan di DPRD.
“Seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan profesionalitas. Hari ini, kami telah menyampaikan tujuh nama yang lulus hasil pemeringkatan kepada Bapak Gubernur NTB untuk segera ditetapkan secara administratif dan dilantik,” ujar Baiq Isvie.
Tujuh calon anggota KPID NTB periode 2026–2029 yang diserahkan kepada gubernur yakni Abdul Muluk, Damhuji, Junardi, Jhoni Sutangga, S.Fil.I., Lina Komalasari, Maharja Sani, dan Muammar Kadaffi, S.H.
Proses seleksi tersebut telah berlangsung sejak pertengahan tahun melalui Tim Seleksi (Timsel), dengan dukungan Sekretariat Tim Pelaksana dan Tim Asesor dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB.
Tahapan penjaringan mencakup pendaftaran dan seleksi administrasi, uji kompetensi berupa tes tertulis, psikologi dan wawancara, rapat pleno Tim Seleksi, hingga Fit and Proper Test oleh DPRD NTB.
Dalam tahapan terakhir, DPRD melakukan pendalaman terhadap visi, misi, kapasitas, dan integritas masing-masing calon sebelum menetapkan tujuh nama berdasarkan hasil pemeringkatan.
Baiq Isvie menyebut proses seleksi tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan KPI.
Ia berharap komisioner KPID yang nantinya dilantik dapat segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap isi siaran dan menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Menurutnya, KPID memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat, berkualitas, dan edukatif.
Dengan diserahkannya tujuh nama tersebut, tahapan berikutnya berada pada pemerintah provinsi melalui penerbitan keputusan gubernur dan pelantikan anggota KPID NTB periode 2026–2029. (red).
