Komisi VIII Puji Gebrakan Menko Muhaimin, Bansos hanya Sementara, Pemberdayaan yang Utama
Jakarta. Barometer99.com — Capaian signifikan ditorehkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kurun waktu dua tahun kepemimpinan. Berdasarkan data terbaru Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan hingga menyentuh angka 8,07 persen (22,93 juta jiwa), turun dari 9,03 persen (25,22 juta jiwa) pada Maret 2024. Di saat yang sama, kemiskinan ekstrem juga melandai secara drastis hingga 0,61 persen.
Apresiasi tinggi atas capaian tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), K.H. Maman Imanul Haq. Menurutnya, keberhasilan menekan angka kemiskinan ini tidak lepas dari ketepatan arah kebijakan pemerintah yang mulai menggeser paradigma dari sekadar ketergantungan bantuan sosial (bansos) menuju pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.
“Kami di Komisi VIII memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Penurunan angka kemiskinan hingga 8,07 persen ini membuktikan bahwa strategi pemberdayaan yang dijalankan berada di jalur yang benar (*on the right track). Bantuan sosial kini bukan lagi diposisikan sebagai tumpuan utama, melainkan bantalan sementara menuju kemandirian ekonomi warga,” ujar Maman Imanul Haq di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Maman memberikan penghargaan khusus atas kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Menurutnya, Menko Muhaimin berhasil membawa paradigma baru yang transformatif dalam penyaluran bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
“Penghargaan khusus patut kita berikan kepada Menko Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin Iskandar. Beliau berhasil membawa paradigma baru: mengintegrasikan data sosial-ekonomi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mendorong agar warga usia produktif penerima bansos mendapatkan ‘tangga naik kelas’ melalui program pemberdayaan dan akses modal,” ujarnya.
Dia menjelaskan dengan integrasi data ini, maka Bansos benar-benar difokuskan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Di sisi lain warga produktif didorong menjadi pelaku pembangunan. “Meskipun kita tahu dalam masa transisi ini ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Tapi upaya untuk mengintregasikan data agar bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran,” katanya.
Lebih lanjut, Maman menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan anggaran dan program pemberdayaan di seluruh kementerian/lembaga. Ia mendorong agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk mengawal target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029, yakni menekan angka kemiskinan hingga 4,5–5 persen dan menghapus kemiskinan ekstrem di bawah 0,5 persen.
“Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung politik anggaran yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pengentasan kemiskinan bukan diukur dari seberapa banyak warga yang menerima bantuan, melainkan seberapa banyak warga yang berhasil lulus (graduasi) dari bantuan sosial dan hidup mandiri secara sejahtera,” pungkas Maman. (Efendi)
