PALEMBANG – Barometer99.com H-1 menjelang tahapan kampanye Pemilu 2024, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar “Deklarasi Pemilu Damai” bersama stakeholder bertempat di Ballroom Golden Sriwijaya, Senin (27/11/2023).
Deklarasi pemilu damai dihadiri langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Ir. SA Supriono, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Dr. R.A. Anita Noeringhati, S.H.,M.H, Kapolda Provinsi Sumsel Irjen. Pol. A. Rachmad Wibowo , S.IK, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumsel terkait lainnya.
Pada rangkaian deklarasi damai kali ini diawali dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel. Dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai Tertib dan Taat Hukum Peserta bagi Pemilu 2024 oleh perwakilan Partai Politik (Parpol).
Dalam sambutannya Sekda SA Supriono menegaskan, deklarasi tersebut merupakan wujud menyatukan persepsi dan meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sumsel, KPU, Bawaslu, TNI/POLRI dalam mewujudkan pemilu damai serta terjaganya kondusifitas daerah.
“Pemilihan umum harus berlangsung secara umum, bebas dan adil dan rahasia. Selain itu diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat. Dari segala bentuk ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktik-praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum,” katanya.
Menurutnya, Pemilu merupakan mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi, sebagai wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia.
“Persatuan harus terus dijaga, karena hal itu sangat penting untuk menciptakan Pemilu yang damai,” tuturnya.
Kapolda Sumsel Irjen. Pol. A. Rachmad Wibowo , S.IK mengungkapkan, untuk menjaga kondusifitas daerah, pihaknya telah menggelar Operasi Mantap Brata sampai tanggal 20 Oktober 2023, dan pada tanggal 18 Desember 2023 nanti Polri juga akan melaksanakan Operasi Lilin 2023.
“Tentunya semua untuk menjaga situasi kondusif di wilayah Sumatera Selatan. Polri tidak bisa sendiri, Polri sangat bergantung kepada seluruh stakeholder baik itu dari TNI, Kejaksaan, Bawaslu, juga pengadilan Tinggi, dan semua stakeholder yang lainya,” tandasnya. (*)
