PALEMBANG – Barometer99.com,- Komisi ll DPRD kota Palembang bersama Tim dengan melibatkan OPD seperti Dishub, Bapenda, PTSP, Polrestabes, dan Polpp melakukan Infeksi mendadak (sidak) di tempat hiburan Gold Dragon mempertanyakan terkait perijinannya.
“Komisi ll hari ini sengaja sidak ke gold Dragon berkaitan adanya laporan dari elemen masyarakat beberapa minggu ini ada demo di DPRD Kota Palembang yang mengatakan bahwa gold Dragon ini harus menyelesaikan beberapa hal permasalahannya,”kata ketua Komisi ll DPRD kota Palembang Abdullah Taupik saat di wawancarai usai sidak, Kamis (03/08/2023).
Hal pertama terkait beberapa waktu lalu di gold Dragon ada kisruh antar pengunjung dan sempat viral, Kedua terkait ada Amdalalin masih banyak kendaraan terparkir ditengah jalan.
“Hasil sidak komisi ll malam ini masih banyak perizinannya yang masih menggunakan nama hollowing bukan seluruhnya gold dragon,”ujarnya.
Selain itu, terkait dengan permasalahan pajak dari pajak yang pemasukannya berkisaran diangka 300 juta lebih perbulannya.
Baca juga : Merebak Isu Pungli Usai PPDB, Komisi IV Panggil Dinas Pendidikan Kota Palembang
“Menurut manajernya tadi mereka sudah pasang server dan server itu langsung ke pihak ketiga dan pihak ketiga itu yang langsung membayar ke pemerintah,”ucapnya.
Namun,di karenakan managernya baru 4 bulan jadi masih mempelajari beberapa hal tentang perijinannya dan akan dipersiapkan esok harinya untuk kelengkapannya.
“Kami komisi ll memutuskan pada Kamis depan akan memanggil management Gold Dragon, apakah Gold Dragon ini masih tetap bisa beroperasi,”tegas Taufik.
Baca juga : Viral Parkir 10 Ribu, Dishub Palembang Beri Peringatan Tertulis Kepada PT BPB
Sementara, Kabid PPL PTSP Chandra Kurniawati mengakui adanya beberapa perijinan masih menggunakan nama hollowing salah satunya ijin minuman beralkohol.
“Masih perijinan lama yang masih menggunakan di atas nama Holywing dan Itu otomatis apabila dia masih menggunakan nama Holywing berarti tidak bisa beroperasi izin misalnya itu harus menggunakan nama baru,”tegasnya.
Terkait Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) kata Kabid Dal Ops Dishub Palembang AK Julianzah memang sudah ada perijinan, namun rekomendasi ke dinas perhubungan kota Palembang belum ada.
“Sudah ada untuk Andalalin tapi rekomendasi ke kita itu yang belum ada,”ujarnya.
Baca juga : RSUD Siti Fatimah Az-Zahra Fokus Tingkatkan Layanan Unggulan Jantung dan Orthopedi
Berdasarkan peraturan daerah kota Palembang jam operasional tempat hiburan, kata Kasi Operasional Ferry untuk karaoke diijinkan sampai jam 01:00 malam dan untuk event tertentu maka sampai jam 02:00 Wib.
“Jam operasional kalau untuk ijin karoke sampai jam 01:00 Wib tapi kalau untuk event hiburan 02:00 Wib artinya akan kita lakukan pengawasan jika masih melanggar akan kita berikan peringatan terlebih dahulu,”ujarnya.
Sementara Wellyam Saputra Manager Gold Dragon menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pimpinan pusat terkait beberapa point yang masih belum clear.
“Nanti dikonfirmasi ke pusat dulu ya apakah sudah berganti atau belum jadi kita kan belum mengetahuinya karena sebenarnya untuk perijinan ada tupoksinya,”jelasnya.
Terkait jam operasional, kata Welly pihaknya akan mengatur kembali tentang hal tersebut dan akan dipersiapkan beberapa yang belum dipenuhi esok harinya.
“Tadi aku juga sudah telepon ke pihak central mungkin belum ada jawaban saya juga udah bilang kemungkinan besok saya lengkapi semua, yang kurang saya lengkapi,”jelasnya.
