Barometer99.com, PALEMBANG – Perusahaan daerah Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) pada tahun 2019 sempat memperoleh keuntungan sebesar 13 Miliar melalui anak usaha Pembangkit Listrik Palembang Jaya (PLPJ. Namun saat ini pasokan Gas terhenti disetop oleh Pertamina EP hingga saat ini tidak bisa beroperasi.
“Hari ini kita membahas terkait permasalahan tagihan EP atau stopnya pasokan Gas pembangkit listrik kepada SP2J yang terkendalanya sampai saat ini kita belum membayar tagihan,”kata Direktur SP2J Ujang Efriansyah Panggarbesi usai rapat bersama Komisi ll DPRD Kota Palembang, Senin (17/07/2023).
Menurut Ujang, SP2J memiliki hutang sebesar 44 miliar ke Pertamina EP sehingga tidak bisa mensuplai pasokan listrik ke PLN. “Pasokan listrik ke PLN jadi terhenti kalau dampak langsung dari kita kemasyarakat tidak ada,”katanya.
Untuk itu, SP2J terus berupaya mencari dana untuk menutupi hutang-hutang tersebut. “Upaya kita tetap mencari sumber dana yang bisa untuk membayar hutang-hutangnya ini kita berupaya berkoordinasi dengan pemerintah kota Palembang,”ungkapnya.
Dikatakannya, penyebab terhutang sendiri dikarenakan bermula ada perbaikan mesin yang membutuhkan biaya sangat besar. Sementara SP2J tidak memiliki biaya sebesar itu, pada akhirnya PLTG mati cukup lama.
“Awalnya mesin mati perlu maintenance untuk perbaikan dengan biaya cukup tinggi sehingga tidak ada perbaikan jadi tahun 2021 PLTG mati sekitar 8 bulan disitu lah awal keterlambatan pembayaran,”ucapnya.
Baca juga : Ujang Panggarbesi Optimis SP2J Tidak akan Pailit
Padahal, kata dia sebelumnya tidak terhutang, ditambah lagi hutang Gas yang seharusnya digunakan dikarenakan mesin mati sehingga Gas tidak terpakai tapi biaya tetap dibebankan yang menjadikan hutang semakin membengkak.
“Awal-awal nya kita bayar, mulai terhutang Juni 2022 dan sejak mesin mati pada tahun 2021 sudah ada hutang gas yang nominasinya di gunakan tapi tidak kita gunakan jadi dari gas itu tidak terpakai tapi kalau kita bayar gas itu bisa kita miliki sendiri sejak Juni 2022 dan 2021,”paparnya.
Sementara Ketua Komisi ll DPRD kota Palembang Abdullah Taufik juga menjelaskan bahwa pihaknya akan membantu mencarikan solusi untuk membayar hutang-hutang SP2J.
“Hari ini kami sengaja khusus memanggil management SP2J dan PLPJ selaku pelaksana. Setelah kami dapat permasalahannya mereka ada hutang ke Pertamina lebih kurang 44 miliar lebih,”katanya.
Baca juga : Memasuki Triwulan ll Realisasi Pajak Kota Palembang Belum Mencapai 50 Persen
Menurutnya, nilai 44 miliar tersebut cukup besar jika diakumulasi dari beberapa tahun terakhir mulai dari 2021 dengan 2022. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebelumnya SP2J sempat untung.
“Di tahun 2020 mereka masih dapat untung meskipun nilainya sangat kecil 76 juta adapun beberapa permasalahan terkait dengan berhentinya pasokan gas PLPJ itu salah satu yang utama,”ucap Taufik.
Selain itu, dikarenakan besaran penyusutan mesin komponen yang lain jadi ada biaya yang dikeluarkan oleh PLPJ. Tapi pihaknya menilai angka tersebut masih tidak rasional karena tinggi sekali.
“Nah itu akan kami teliti lebih lanjut misalnya, mereka bisa rugi ditahun 2022 diangka 19 miliar, tahun 2021 mereka rugi diangka 21 miliar kami nilai yang luar biasa besarnya. Karena pada tahun 2020 mereka dapat untung 76 juta di tahun 2019 mereka dapat untung 13 miliar. Jadi kami masih mencari permasalahan apa penyebabnya sampai sangat jauh sekali menderita kerugian,”jelasnya.
Baca juga : Beredar Surat Mosi Tidak Percaya Ke Kasat Pol PP Provinsi Sumsel
Untuk itu, Komisi ll akan mencari cara untuk membayar hutang tersebut. Dan ada beberapa solusi yang dinilai bisa menutupinya seperti piutang subsidi pada tahun 2018, 2019 dan 2021 itu nilai nya 16 miliyar. Selain itu, piutang PLN UW2SJB sebesar 23 Miliar.
Ditambah lagi, saham SP2J di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang sebesar 12 miliar dan ada juga sisa penyertaan modal nilainya 400 miliyar dengan sisa 119 miliyar.
“Jadi dari sumber ini kita bisa dapatkan sebesar 171 miliyar. Mudah-mudahan utang angka yang 44 Miliar itu akan segera kami cari peluang untuk membayarnya,”tegasnya Taufik.
Dari pernyataan Direktur SP2J hutang tersebut bisa di cicil, dan juga dengan harapan pemerintah kota Palembang kembali memberikan subsidi kepada SP2J.
“Jadi dari pernyataan bapak Direktur SP2J mungkin bisa di cicil atau persentase pembayarannya bisa dengan minimal dan akan kami coba nanti melalui pemerintah kota agar menyuntikkan dana kembali,”tutupnya.
