Barometer99.com – PALEMBANG, Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Cik Ujang bersama Petinggi Elit DPD Demokrat Sumsel menyerahkan langsung Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia ke PTUN Palembang pada hari Selasa tanggal 04 April 2023.
Dari hasil pantauan wartawan dari 9 Anggota DPRD Provinsi Sumsel hanya tiga yang mendampingi dan sisanya absen dan tanpa ada pemberitahuan kepada Ketua DPD.
Ketua DPD Partai Demokrat Cik Ujang mengatakan bahwa penyerahan SK terkait penolakan PK Moeldoko cs merupakan hal yang sangat penting bagi internal Partai Demokrat.
“Yang lain belum hadir tidak ada ijin khusus dan tidak ada minta ijin ke ketua. Dan seharusnya dia hadir mendampingi Ketua,”katanya.
Namun kata dia, bagi yang absen penyerahan SK ini akan menjadi perhatian ketua DPD Partai Demokrat Sumsel.
“Bagi yang tidak hadir akan menjadi catatan bagi Pak ketua,”kata Cik Ujang sambil menunjuk dirinya sendiri.
Ketika disinggung soal kadernya tidak hadir diduga berbelok, Cik Ujang membantah jika kadernya berpihak ke Moeldoko cs.
“Kalau tidak hadir belum tentu berbelok, belum ada informasi bahwa mereka berbelok mungkin mereka ada pekerjaan yang mendesak karena lagi berpuasa,”ucapnya.
Baca juga : Elit Partai Demokrat Sumsel Datangi PTUN Palembang, Desak MA Tolak PK Kubu Moeldoko
Akan tetapi, Ia menegaskan lagi bahwa Ketua DPD Bersama Sekretaris dan Bendahara Tegak Lurus mendukung Ketua Umum AHY.
“Tapi yang jelas ketua DPD Sekretaris dan Bendahara tegak lurus mendukung Ketua Umum AHY,“tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, mendampingi Ketua DPD Partai Demokrat Cik Ujang Diantaranya, Sekretaris H Muchendi Mahzareki SE, Wakil Sekretaris Aan Rizalni Kurniawan, SH, MH, CRA, Bendahara Ir. Holda H, MSi, Kepala Bappilu-DA, Kiky Subagio dan Kepala BPOKK-DA Redhi Setiadi, SH, MH, CRA, Kepala Bakomstrada Pomi Wijaya dan Anggota DPRD Provinsi Sumsel S. Madtiah yang datang sedikit terlambat.
