SPMB 2026/2027 di NTB Diminta Taat Aturan, DPRD Soroti Ketimpangan Sekolah Favorit
Mataram, Barometer99.com — Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 di Provinsi Nusa Tenggara Barat diminta berjalan sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang berlaku. Hal ini dinilai penting guna mencegah terjadinya penumpukan siswa di sekolah tertentu.
Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat, Made Selamet, mengatakan fenomena penumpukan siswa di sekolah favorit masih terus terjadi setiap tahun. Sementara itu, sejumlah sekolah lain justru mengalami kekurangan murid, bahkan ada yang terancam tutup.
“Jangan sampai yang sudah banyak semakin banyak, sementara yang kosong semakin kosong. Bahkan ada sekolah dasar yang terpaksa tutup karena kekurangan siswa,” ujarnya.
Menurut Made, ketimpangan tersebut dipicu oleh belum meratanya fasilitas pendidikan. Sekolah yang telah memiliki reputasi baik cenderung terus mendapat perhatian, sedangkan sekolah di wilayah pinggiran masih tertinggal.
“Sekolah yang sudah punya nama terus dibantu, sedangkan yang di pinggiran seolah terabaikan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan distribusi tenaga pendidik. Ia menilai penempatan guru, khususnya yang berprestasi, perlu dilakukan secara lebih merata dan disertai dengan pemberian insentif yang memadai.
“Guru berprestasi seharusnya ditempatkan di sekolah yang membutuhkan, dengan dukungan insentif yang layak,” tambahnya.
Made juga menyinggung kondisi sekolah swasta yang harus membiayai tenaga pengajar secara mandiri. Minimnya dukungan terhadap sekolah swasta dinilai turut memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan.
Ia mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat saat proses SPMB berlangsung. Banyak orang tua kesulitan mendapatkan sekolah bagi anaknya akibat penumpukan di sekolah tertentu.
Sebagai bentuk intervensi, Made mengalokasikan dana aspirasi sekitar Rp500 juta untuk peningkatan fasilitas di SMA Negeri 11 Mataram. Bantuan tersebut meliputi pembangunan lapangan, musala, serta pengembangan sarana olahraga seperti basket dan voli.
“Harapannya, sekolah ini bisa lebih diminati masyarakat,” jelasnya.
DPRD berharap pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pemerataan pendidikan, baik dari sisi fasilitas, tenaga pendidik, maupun sistem penerimaan siswa.
“Semua sekolah harus bisa menjadi favorit. Pemerintah perlu mengarah pada pemerataan agar tidak ada lagi penumpukan,” tutup Made. (red)
