Ruspanda Karibullah: Dinas Pendidikan Bertindak Cepat
PALEMBANG, Barometer99.com — Permasalahan daya tampung sekolah di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Palembang mencuat dalam agenda reses anggota DPRD tahun 2026. Dalam pertemuan tatap muka bersama kepala sekolah SD dan SMP negeri maupun swasta di wilayah Kecamatan Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang, Kamis (23/4/2026), sejumlah persoalan krusial pendidikan terungkap.
Forum tersebut dihadiri perwakilan kepala sekolah, yang secara terbuka menyampaikan kondisi “darurat daya tampung” di wilayah Sematang Borang. Selain belum adanya SMA negeri, penyusutan kuota rombongan belajar serta kebutuhan mendesak akan ruang kelas baru (RKB) di SMP Negeri 23 dan 27 menjadi sorotan utama.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Dapil IV dari Fraksi NasDem, Diana, S.Pd., memastikan seluruh keluhan telah dihimpun dan akan segera ditindaklanjuti. Ia menegaskan komitmen untuk mengawal persoalan tersebut hingga ke dinas terkait agar mendapatkan solusi konkret dalam waktu dekat.
Hal senada disampaikan anggota DPRD lainnya, Zulfikar Muharrami, yang menegaskan bahwa sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Ia menyatakan siap mendorong penuh usulan penambahan ruang kelas baru guna mengatasi persoalan zonasi yang kian membebani masyarakat.
Namun, jalannya forum sempat diwarnai ketegangan. Zulfikar mengungkapkan kekecewaannya terhadap kehadiran perwakilan Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dinilai tidak memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan.
“Kami merasa tidak dihargai. Yang hadir di sini seluruh kepala sekolah, seharusnya dinas menghadirkan pejabat yang kompeten untuk mendengar dan memberikan solusi,” tegasnya.
Menurutnya, pengutusan staf yang tidak mampu menjawab persoalan teknis menunjukkan lemahnya respons birokrasi terhadap forum resmi DPRD. Kondisi tersebut dinilai menghambat upaya pencarian solusi konkret atas persoalan pendidikan yang dihadapi masyarakat.
Para anggota dewan menilai sikap tersebut menjadi catatan serius bagi Pemerintah Kota Palembang. Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola koordinasi dan etika kehadiran dinas dalam forum resmi, agar ke depan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Reses ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya kepala dinas dari sektor PUPR, Perkimtan, Tenaga Kerja, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Koperasi dan UKM, serta Direktur Utama Perumda Tirta Musi, camat dan lurah dari wilayah Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang.
DPRD berharap, hasil reses ini dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata guna memperbaiki kualitas layanan pendidikan dan memastikan akses belajar yang layak bagi masyarakat Palembang.
(AN)
