Warga Juga Targetkan Pelabuhan Kayangan dan Pelabuhan AMMAN Ditutup
Lombok Timur, Barometer99.com- Menjelang rencana aksi besar Aliansi Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS) yang dijadwalkan mulai 2 Juni 2026, sebuah surat pemberitahuan aksi dari Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan (GASAK) NTB beredar luas di masyarakat dan media sosial.
Dalam surat tertanggal 31 Mei 2026 tersebut, GASAK NTB menyampaikan pemberitahuan kepada Kapolres Lombok Timur terkait rencana aksi demonstrasi yang akan digelar pada Selasa, 2 Juni 2026 mulai pukul 14.00 WITA hingga selesai.
Aksi tersebut disebut akan menyasar sejumlah titik strategis, yakni Pelabuhan Penyeberangan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) di Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, serta Pelabuhan Logistik Kayangan.
Dalam surat yang ditandatangani Direktur GASAK NTB Ar Yandis dan Kabid Hukum dan Kebijakan Publik Immawan Abdul Aziz itu disebutkan bahwa aksi dilakukan sebagai respons atas rencana penutupan Pelabuhan Poto Tano oleh Aliansi Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS) yang dijadwalkan berlangsung mulai 2 Juni 2026.
Massa aksi yang diperkirakan mencapai sekitar 150 orang akan bergerak melalui rute Simpang Tiga Labuhan Lombok menuju Pelabuhan Logistik, Pelabuhan AMMAN, dan Pelabuhan Kayangan.
Beredarnya surat tersebut semakin menambah kekhawatiran masyarakat terhadap potensi terganggunya arus transportasi dan distribusi logistik antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Poto Tano Sudah Padat Sehari Sebelum Aksi
Sementara itu, sehari menjelang pelaksanaan aksi, kondisi Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat terpantau mengalami lonjakan volume kendaraan yang cukup signifikan pada Senin (1/6/2026).
Antrean kendaraan, terutama truk angkutan barang, terlihat mengular hingga keluar kawasan pelabuhan.
Sejumlah kendaraan logistik, mobil pribadi, hingga bus penumpang memenuhi jalur menuju pintu masuk pelabuhan yang menjadi salah satu urat nadi transportasi utama penghubung Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan mulai terlihat sejak pagi hari dan terus meningkat hingga siang.
Banyak pengguna jasa penyeberangan memilih berangkat lebih awal untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan akses penyeberangan saat aksi demonstrasi berlangsung.
“Kami berangkat hari ini karena dengar besok ada aksi besar. Kalau benar pelabuhan ditutup atau akses diblokade, barang yang kami bawa bisa terlambat sampai tujuan,” ujar salah seorang sopir truk yang sedang mengantre di kawasan Pelabuhan Poto Tano.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan pengemudi lainnya yang membawa kebutuhan pokok menuju Pulau Lombok.
Menurutnya, banyak sopir memilih mempercepat jadwal keberangkatan demi memastikan distribusi barang tetap berjalan lancar.
“Daripada ambil risiko besok tidak bisa lewat, lebih baik berangkat sekarang walaupun harus antre panjang,” katanya.
Tidak hanya kendaraan logistik, warga yang hendak bepergian ke Lombok maupun ke Sumbawa juga terlihat memadati area pelabuhan.
Sebagian besar mengaku ingin memastikan perjalanan selesai sebelum aksi demonstrasi dimulai.
Jalur Ekonomi Strategis Jadi Sorotan
Meningkatnya aktivitas di Pelabuhan Poto Tano menunjukkan betapa vitalnya jalur penyeberangan tersebut bagi pergerakan orang dan barang di Nusa Tenggara Barat.
Setiap hari, ribuan penumpang serta kendaraan logistik bergantung pada layanan penyeberangan Poto Tano–Kayangan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT ASDP Indonesia Ferry maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk menghadapi potensi lonjakan penumpang dan dampak dari rencana aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai besok.
Di lapangan, petugas masih terlihat mengatur arus kendaraan agar antrean tetap bergerak dan tidak menyebabkan kemacetan yang lebih parah di jalur menuju pelabuhan.
Masyarakat yang berencana melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Poto Tano maupun Pelabuhan Kayangan diimbau untuk terus memantau perkembangan situasi dan memperhitungkan waktu perjalanan lebih awal mengingat volume kendaraan diperkirakan masih akan terus meningkat hingga menjelang pelaksanaan aksi.
Hingga saat ini, rencana aksi yang disampaikan dalam surat pemberitahuan tersebut masih berupa agenda demonstrasi.
Dampak terhadap operasional pelabuhan akan bergantung pada perkembangan situasi di lapangan dan kebijakan aparat serta pihak terkait. (red)
