Mafirion: Pelanggaran Pengelolaan Hutan Harus Ditindak, Jangan Ada Kebal Hukum
Pekanbaru. Barometer99.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB Dapil Riau II, Mafirion Syamsuddin Rogo, menegaskan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau harus menjadi momentum penegakan hukum tanpa tebang pilih sekaligus pembenahan tata kelola kehutanan nasional.
Areal PBPH tersebut tersebar di enam kabupaten, yakni Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, dan Kampar. Kawasan konsesi itu juga berbatasan dengan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo di Pelalawan dan Kuantan Singingi yang selama ini menjadi sorotan aktivis lingkungan terkait dugaan kerusakan hutan.
“Kami meminta agar siapa pun yang terbukti melanggar aturan pengelolaan hutan harus ditindak. Jangan ada perusahaan besar atau pemegang konsesi yang kebal hukum. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan siapa pun,” tegas Mafirion. Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, pembiaran terhadap kerusakan hutan tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari banjir hingga kabut asap. Karena itu, pengelolaan hutan harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar keuntungan kelompok atau korporasi tertentu.
Meski demikian, Mafirion mengingatkan bahwa penegakan hukum juga harus disertai tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat yang terdampak. Kawasan PBPH RAPP memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat Riau, termasuk puluhan ribu pekerja beserta keluarga, kontraktor, pemasok, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar kawasan operasional.
“Jika perusahaan terbukti melanggar, silakan proses sesuai hukum. Namun, jangan sampai pekerja dan masyarakat yang tidak melakukan pelanggaran justru kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Pemerintah harus memastikan mereka tetap terlindungi,” ujarnya.
Mafirion meminta pemerintah segera menjelaskan skema pengelolaan kawasan pascapencabutan PBPH, termasuk kepastian status pekerja, tanggung jawab pemulihan lingkungan, mekanisme pengawasan, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penataan ulang kawasan hutan tidak boleh berhenti pada pencabutan izin. Pemerintah harus memastikan kawasan tetap terjaga, kerusakan lingkungan dipulihkan, dan aktivitas ekonomi yang selama ini menopang kehidupan masyarakat tidak berhenti begitu saja.
“Jangan hanya berhenti pada pencabutan izin. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kawasan tersebut akan dikelola, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pengawasan dilakukan dan bagaimana nasib pada pekerja.
Pelanggaran harus ditindak, lingkungan harus diselamatkan, tetapi rakyat juga tidak boleh dikorbankan,” pungkas Mafirion. (Efendi)












